DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Partai Hijau Indonesia (PHI) menilai pemerintah saat ini melakukan upaya pengkhianatan terhadap konstitusi dengan meloloskan gugatan batas usia capres cawapres.
Presidium Nasional PHI, John Muhammad mencium adanya campur tangan kuat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait putusan MK.
“PHI juga mencermati adanya dugaan kuat intervensi Presiden Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi melalui Ketuanya, Anwar Usman – yang sekaligus merupakan saudara ipar Jokowi,” ujar John dalam jumpa pers di M Bloc Space, Blok M, Kamis (2/11).
Menurutnya, putusan majelis hakim itu harus diperiksa dengan teliti oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Lantaran, kuat dugaan adanya upaya nepotisme dalam putusan tersebut.
“Putusannya yang meloloskan putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden patut diperiksa lebih jauh sebagai penyelewengan konstitusi,” tegasnya.
Atas dasar itu, PHI meminta agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan, karena melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi.
“Praktik ini dapat dianggap sebagai pengkhianatan konstitusi yang memiliki konsekuensi hukum yang serius, pemakzulan,” tandasnya.
Hentikan Kediktatoran Jokowi, PHI Ajak Masyarakat Bentuk Poros Baru
Partai Hijau Indonesia (PHI) mengajak kalangan masyarakat sipil untuk membentuk poros politik baru selain ketiga poros politik Pilpres yang ada.
Poros baru ini bertujuan untuk menghentikan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggengkan kekuasaan melalui pemenangan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Presidium Nasional PHI John Muhammad, Jokowi semakin menunjukkan watak diktatornya dalam pelbagai peristiwa politik termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan anaknya sebagai kandidat pilpres 2024.
“Dugaan kuat intervensi Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi melalui saudara iparnya dan putusan yang meloloskan anaknya sebagai calon wakil presiden, patut diperiksa lebih jauh sebagai penyelewengan konstitusi. PHI menilai praktik tersebut merupakan pengkhianatan konstitusi yang memiliki konsekuensi hukum serius, pemakzulan," kata John dalam jumpa media di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan, Kamis (2/11/2023).
Selain kuatnya intervensi atas proses di MK, watak kediktatoran Jokowi juga semakin terlihat dari upaya-upaya memperpanjang masa jabatan presiden tiga periode, menunda pemilu, hingga adanya pemalsuan verifikasi faktual untuk sejumlah parpol.
PHI menengarai, Jokowi dan kekuasaannya telah membajak lembaga-lembaga penting dalam demokrasi, termasuk partai-partai politik, KPK, KPU, hingga MK.
Tindakan ini untuk melanggengkan kekuasaannya lewat cara-cara curang, termasuk merubah aturan main dan konstitusi.
Apa yang dilakukan Jokowi ini, menurut John, tidak bisa dihadapi hanya oleh Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau gabungan keduanya.
"Untuk mencegah kediktatoran gaya baru perlu kekuatan massa politik yang lebih besar. Masyarakat sipil tak boleh diam. Harus melakukan sesuatu. Ruang politik baru harus diciptakan untuk memperjuangkan kepentingan umum," tegasnya.
Poros politik baru masyarakat sipil juga mendesak untuk dibentuk mengingat rekam jejak dan kebijakan bermasalah pada ketiga pasangan calon presiden-wakil presiden, termasuk partai-partai politik yang mengusungnya.
Masyarakat perlu selalu ingat kebijakan pembangunan bermasalah yang terjadi di Kendeng, Wadas, atau Rempang.
Masyarakat juga tidak boleh lupa pada pendekatan politik identitas yang merusak rajutan kebangsaan.
“Warga tidak boleh lagi tertipu visi dan misi. Warga perlu ditempatkan sebagai aktor penentu kebijakan. Warga perlu kontrak politik sejati. Poros Politik baru perlu dibangun bersama,” imbuh dia.
“Ini bukan sekadar koalisi antar partai politik yang tidak dapat dipegang komitmen politiknya dan sulit diukur dampak politiknya secara riil. Ini batu uji untuk mencegah kediktatoran Jokowi," pungkas John. [Democrazy/RMOL]
