KPK tak kunjung menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej sebagai tersangka suap. Dampak pelemahan KPK. TERSENDATNYA pengusutan perkara suap dan gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej makin menebalkan fakta mudahnya memainkan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Proses hukum yang semestinya berjalan tegak sesuai dengan aturan kini mudah diintervensi aparat nakal. KPK menyelidiki dugaan korupsi Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sejak Maret lalu. Kasus ini bermula ketika Eddy dilaporkan memperdagangkan kewenangan dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektare tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dia disebut-sebut menerima suap Rp 7 miliar melalui rekening dua asistennya, yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana. Penyerahan besel tersebut berkaitan dengan keputusan Eddy memihak salah satu kubu yang bersengketa. Sebagai wakil menteri, dia leluasa menginte
KPK tak kunjung menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej sebagai tersangka suap. Dampak pelemahan KPK. TERSENDATNYA pengusutan perkara suap dan gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej makin menebalkan fakta mudahnya memainkan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Proses hukum yang semestinya berjalan tegak sesuai dengan aturan kini mudah diintervensi aparat nakal. KPK menyelidiki dugaan korupsi Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sejak Maret lalu. Kasus ini bermula ketika Eddy dilaporkan memperdagangkan kewenangan dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektare tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dia disebut-sebut menerima suap Rp 7 miliar melalui rekening dua asistennya, yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana. Penyerahan besel tersebut berkaitan dengan keputusan Eddy memihak salah satu kubu yang bersengketa. Sebagai wakil menteri, dia leluasa menginte