DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilecehkan kader PDIP saat partai berlambang Banteng Moncong Putih itu melaksanakan Kongres di Bali setelah kemenangan Pilpres 2024.
“Waktu Kongres PDIP di Bali setelah kemenangan Pilpres 2014, Jokowi masuk ruangan kongres, masuk sendiri tanpa paspampres dan seluruh kader PDIP meneriaki huuuu. Hari itu Megwati marah betul karena dibatalkannya Budi Gunawan menjadi Kapolri,” kata politikus PPP Romahurmuziy (Gus Romi) dalam acara dialog di Total Politik beberapa waktu lalu.
Kata Gus Romi, Megawati dan seluruh kader PDIP marah terhadap Jokowi yang tidak menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri padahal dalam pra peradilan menang dan sudah tidak menjadi tersangka.
“Waktu itu yang diusulkan menjadi Kapolri Budi Gunawan (BG) namun jadi tersangka KPK era Abraham Samad, masih fit and proper tes di DPR tapi pra peradilan menang, bebas tersangka, tetap dibatalkan sebagai calon Kapolri oleh Presiden JOkowi,” ungkapnya.
Megawati Soekarnoputri dilantik kembali sebagai Ketua Umum PDIP di hari pertama Kongres PDIP 2015 di Bali, Kamis 9 April.
Pemilihan itu berlangsung beberapa saat setelah pidatonya yang tampak menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dalam jalannya pemerintahan.
Sementara Presiden Jokowi, berbeda dengan saat Munas 2014, hanya hadir tanpa menyampaikan pidato.
Kongres PDIP yang akan berlangsung hingga 12 April itu diselenggarakan dengan asumsi sejak awal untuk mengukuhkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputeri yang menjadi calon tunggal, kendati belakangan oleh beberapa kalangan dipandang mulai surut pamornya, terutama dengan naiknya popularitas Jokowi.
Dalam apa yang ia sebut sendiri ‘pidato politik’ saat membuka Kongres, Megawati bagai meneguhkan posisinya dan partainya terhadap pemerintah.
“Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti… Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai,” Megawati mengawali paparannya tentang hubungan antara dia, partainya serta Jokowi dan pemerintahannya.
“Pekerjaan rumah yang lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya.” [Democrazy/SuaraNasional]
