DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyatakan bahwa politik dinasti kembali menjadi perhatian publik. Praktik politik dinasti ini juga berperan dalam merusak kualitas demokrasi. Dinasti politik seringkali mengganggu rasionalitas pemilih, dan ia menekankan pentingnya semua pihak menyadari dampak dari praktik politik dinasti tersebut. Menurut Bivitri, politik dinasti dapat merusak demokrasi karena melemahkan kontrol terhadap kekuasaan. “Kekuasaan akan mengalami penurunan kontrol jika hubungan kekerabatan ada di dalam institusi-institusi politik. Hal ini karena satu pihak dapat menjadi toleran terhadap institusi, bahkan memfasilitasi jalan bagi kerabatnya yang menduduki jabatan tertentu,” katanya dalam keterangan rilis yang dikutip indopos.co.id, Senin (6/11/2023). Bivitri mengilustrasikan situasi yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Jokowi memimpin cabang kekuasaan eksekutif, sementara cabang kekuasaan yudikatif, yaitu Mahk...
DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyatakan bahwa politik dinasti kembali menjadi perhatian publik. Praktik politik dinasti ini juga berperan dalam merusak kualitas demokrasi. Dinasti politik seringkali mengganggu rasionalitas pemilih, dan ia menekankan pentingnya semua pihak menyadari dampak dari praktik politik dinasti tersebut. Menurut Bivitri, politik dinasti dapat merusak demokrasi karena melemahkan kontrol terhadap kekuasaan. “Kekuasaan akan mengalami penurunan kontrol jika hubungan kekerabatan ada di dalam institusi-institusi politik. Hal ini karena satu pihak dapat menjadi toleran terhadap institusi, bahkan memfasilitasi jalan bagi kerabatnya yang menduduki jabatan tertentu,” katanya dalam keterangan rilis yang dikutip indopos.co.id, Senin (6/11/2023). Bivitri mengilustrasikan situasi yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Jokowi memimpin cabang kekuasaan eksekutif, sementara cabang kekuasaan yudikatif, yaitu Mahk...