DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Mesin uang pemerintah Israel ambruk menjadi tumbal perang di Gaza. Akibatnya enam kementerian Israel ditutup.
Hanya sebulan melawan Hamas, biaya perang kabinet Netanyahu telah menyentuh lebih USD51,3 miliar atau setara Rp800 triliun sehingga menyulitkan pemerintahan.
Enam kementerian Israel tersebut ditutup demi menekan kerugian akibat perang di Gaza. Mengutip 4Maze di Instagram dari The Jerusalem Post Kamis (23/11/2023), sejumlah kementerian Israel yang akan tutup adalah Kementerian Urusan Diaspora, Kementerian Urusan Yerusalem, Kementerian Warisan Budaya, Kementerian Pemukiman dan Misi Nasional, Kementerian Kooperasi Regional, dan Kementerian Kesetaraan Sosial.
Berdasarkan laporan Iran Pers News Agency, desakan penutupan kementerian tersebut datang dari menteri keuangan Isarel karena biaya perang yang mahal di Gaza.
Sebagaimana laporan media Israel, Bezalel Smotrich menyerukan penutupan 6 kementerian karena kebutuhan untuk mengatur prioritas ekonomi dan sosial baru di bawah bayang-bayang perang di Gaza.
Adapun sejumlah kementerian tersebut umumnya ditugaskan untuk mengatur urusan politik sehingga mereka mengalokasikan dana yang sangat besar sehingga direkomendasikan untuk menutup kementerian-kementerian tersebut.
Bloomberg melaporkan, perang yang dilancarkan Israel terhadap Hamas telah merugikan ekonomi Israel sekitar USD260 juta per hari.
Sejak 7 Oktober, rezim Israel telah menggempur berbagai wilayah di Jalur Gaza termasuk Rumah Sakit Al-Mamadani Palestina yang terkenal di Jalur Gaza, di antara pusat-pusat medis dan sekolah-sekolah yang sejauh ini telah diserang sebagai kelanjutan dari kejahatan yang telah berlangsung selama 75 tahun terhadap bangsa Palestina.
Bangkrut Akibat Perang, Israel akan Tutup Kantor Kementerian
Kementerian Keuangan Israel dilaporkan telah merekomendasikan penutupan beberapa kementerian di negara tersebut.
Tujuannya agar ada alokasi dana tambahan untuk membiayai pertempuran yang kini sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Menurut laporan surat kabar Jerusalem Post, salah satu kementerian yang direkomendasikan untuk ditutup adalah Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme.
Kementerian tersebut bertugas memelihara serta memperkuat hubungan antara Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia. Wacana untuk membubarkan kementerian tersebut telah menimbulkan kekhawatiran.
“Keputusan itu telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan diaspora Yahudi global, yang memandang kementerian tersebut sebagai penghubung penting antara mereka dan negara Israel,” ungkap Jerusalem Post dalam laporannya, dikutip Middle East Monitor, Selasa (21/11/2023).
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich diperkirakan akan membawa amendemen anggaran tersebut kepada pemerintah pekan depan untuk memperoleh persetujuan. Amendemen diprediksi akan mencakup pemotongan pendanaan pada kementerian-kementerian tertentu.
Menurut Jerusalem Post, selain Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme, Kementerian Keuangan Israel juga merekomendasikan penutupan Kementerian Urusan Yerusalem, Warisan, Pemukiman dan Misi Nasional, Kementerian Kerja Sama Regional, dan Kementerian Kesetaraan Sosial.
Awal bulan ini, surat kabar ekonomi Israel, Calcalist, melaporkan bahwa agresi Israel ke Jalur Gaza telah menelan biaya 51 miliar dolar AS atau setara Rp 791 triliun.
Sejak dimulainya agresi pada 7 Oktober 2023, Federasi Yahudi Amerika Utara (Jewish Federations of North America) telah menggalang dana sebesar 638 juta dolar AS untuk disumbangkan ke Israel.
Tentara Israel juga melakukan penghimpunan dana di Negeri Paman Sam dan berhasil mengumpulkan hampir 10 juta dolar AS.
Sementara itu, DPR AS yang dikuasai Partai Republik telah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk memberikan bantuan sebesar 14,5 miliar dolar AS kepada Israel. Bantuan itu bakal didanai oleh pemotongan Internal Revenue Service (IRS).
Paket tersebut mencakup 4 miliar dolar AS untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal dan peralatan militer milik Israel, yakni Iron Dome serta David’s Sling.
Senat dan Gedung Putih sudah didesak untuk segera menyetujui RUU tersebut. Namun, mereka masih belum memberi pengesahan.
Sebelumnya, Times of Israel melaporkan, absennya ribuan pekerja dari pekerjaan mereka akibat perang yang sedang berlangsung dengan kelompok pejuang Hamas telah merugikan perekonomian Israel sekitar NIS 2,3 miliar atau 600 juta dolar AS per pekan.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 6 persen dari PDB pekanan, menurut sebuah penelitian yang dirilis oleh Bank Israel pada awal November.
Dalam laporan tersebut, departemen riset bank sentral menganalisis dampak pekanan dari penurunan pasokan tenaga kerja dalam tiga pekan pertama perang, yang terjadi pada tanggal 7 Oktober.
Ketidakhadiran karyawan di tempat kerja disebabkan oleh tiga faktor: Besarnya jumlah pekerja di tempat kerja, mobilisasi tentara cadangan, evakuasi warga di selatan dan utara, serta penutupan sistem pendidikan, sehingga menyulitkan orang tua untuk bekerja dan produktif.
Analisis Bank of Israel difokuskan pada penghitungan biaya ekonomi dari ketidakhadiran pekerja dalam kaitannya dengan biaya tenaga kerja dan bukan dalam kaitannya dengan hilangnya produk.
Bank sentral mengklarifikasi bahwa perhitungan tersebut tidak mencerminkan total kerusakan dan biaya terhadap pasar tenaga kerja dan perekonomian akibat penurunan permintaan dan konsumsi selama periode perang.
Jumlah tersebut belum termasuk biaya banyaknya pekerja yang dirumahkan dan tidak adanya pekerja Palestina dan asing.
Perkiraan biaya pekanan Bank Israel didasarkan pada perincian berikut: NIS 1,25 miliar (325 juta dolar AS) adalah biaya yang disebabkan oleh ketidakhadiran pekerja dan penurunan produktivitas karena penutupan total lembaga pendidikan, NIS 590 juta (154 juta dolar AS) adalah biaya yang timbul dari ketidakhadiran 144 ribu penduduk yang dievakuasi dari daerah yang terkena dampak perang, dan sekitar NIS 500 juta (130 juta dolar AS) adalah biaya yang diakibatkan oleh perekrutan ekstensif sekitar 360 ribu tentara cadangan.
Penutupan total sistem pendidikan selama dua pekan pertama perang diperkirakan menyebabkan 310 ribu orang tua kehilangan pekerjaan, ditambah 210 ribu karyawan yang dapat bekerja dari rumah, tapi efisiensinya berkurang karena mereka harus mengurus anak-anak mereka, kata bank sentral dalam laporannya.
Bank sentral melaporkan, pembukaan sebagian sistem pendidikan dalam beberapa hari terakhir dapat mengurangi biaya.
Sejauh ini, setidaknya 13 ribu warga di Gaza telah terbunuh akibat agresi Israel yang dimulai sejak 7 Oktober 2023.
Korban meninggal termasuk lebih dari 5.500 anak-anak, 3.250 perempuan, dan 690 lansia. Sementara itu, korban luka sudah melampaui 30 ribu orang. [Democrazy/Republika]
