Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, PKS: Kemarin Dipuji Sekarang Dimaki, Tidak Obyektif Kritiknya!

DEMOCRAZY.ID - Alih-alih mendapat dukungan, kritik Ganjar Pranowo soal penegakan hukum di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengalami penurunan mendapatkan kritikan dari Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Ia mengatakan bahwa dirinya merasa heran dengan pernyataan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan tersebut.

Karena menurut Jazuli, jika catatan tersebut didasari unsur objektivitas, seharusnya Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum sejak dahulu.

“Kalau PKS sih, kalau fondasi kritik lima tahun sepuluh tahun ini sudah oposisi. Jadi, kritiknya itu bukan gara-gara kecewa. Kritiknya itu harusnya objektif yang dilakukan,” ujar Jazuli kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 November 2023 seperti dikutip Viva.

Lebih lanjut Jazuli mengatakan, Fraksi PKS sudah konsisten sepuluh tahun untuk beroposisi dan memperbaiki bangsa dan negara di luar pemerintahan. Maka kritik yang dilayangkan bersifat objektif.

“Jangan kemarin puji-puji sekarang maki-maki, hanya karena tidak didukung. Kalau PKS itu enggak gitu. lima tahun kita lakukan," tandasnya.

Ganjar Anggap Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok, Beri Nilai 5 dari 10

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaian terkait penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar menilai penegakan hukum saat ini jeblok sehingga memberinya nilai dengan angka 5 dari 10.

Hal tersebut diungkapkan Ganjar saat menghadiri dialog Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Hotel Four Points by Sehraton, Makassar, Sabtu (18/11/2023). Ganjar mulanya ditanya seperti apa penegakan hukum di Indonesia saat ini.

"Turun," jawab Ganjar singkat, lalu disambut tawa peserta Sarasehan.

"Ketika akur, tidak ada kasus kemarin, atau belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin saya menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu. Loh kan ada muncul kasusnya kan. Muncul kasusnya, kemudian ada upaya melakukan penindakan dan ada hukumannya, dan semua melihat. Dan tindakannya seperti itu, semua terbelalak matanya," papar Ganjar melanjutkan.

Ganjar lalu ditanya faktor paling besar yang mempengaruhi turunnya penegakan hukum saat ini. Ganjar menyebut dipengaruhi adanya rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi. Yang membikin itu kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang inparsial menjadi parsial, kemudian itu, ya kita kuliah, kita sekolah, di UNM juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang membaca. Udah deh, semua. Dan kemudian kita melihat seperti itu," ucap Ganjar.

"Tarolah kemudian orang semua sudah tahu bawa warnanya adalah emas dan merah. Tiba-tiba semua mengatakan ini hitam. Kan kita tidak tahu, kita yang lihat merah dan putih kok. Kontrol itu kemudian muncul dan sikap itu kemudian keluar," sambungnya.

Di akhir pemaparannya, Ganjar sempat ditanya nilai rapor era Jokowi terkait penegakan hukum dari angka 1 sampai 10. Termasuk mengenai hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, hingga demokrasi.

"Ya dengan kasus ini, jeblok. (Nilainya) Lima," kata Ganjar. [Democrazy/Detik]