DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Mukhaer Pakkanna menilai Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terlalu obsesif dengan target tekan kemiskinan di Indonesia hingga angka 2,5 persen kalau menang Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan Mukhaer selaku panelis dalam serial dialog publik PP Muhammadiyah dengan Ganjar-Mahfud di kampus UMJ, Kamis (23/11).
Target itu menurut dia terlampau obsesif melihat angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih di angka 9,3 persen.
"Di dokumen ini ada obsesi pasangan nomor tiga ini untuk menekan angka kemiskinan menjadi 2,5 persen ini sangat obsesif sekali, padahal angka kemiskinan kit itu kisaran 9,3 persen," kata Mukhaer.
"Bahkan yang lebih obsesif adalah menekan angka kemiskinan ekstrim 0 persen," imbuhnya.
Mukhaer membandingkan dengan capaian Ganjar selama dua periode menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng).
Padahal di Jawa Tengah, menurut dia, Ganjar pada periode pertama hanya mampu menekan angka kemiskinan terhadap 240 ribu penduduk.
Kemudian, pada periode kedua, Mukhaer menyebut Ganjar hanya mampu menekan angka kemiskinan terhadap 80 ribu penduduk. Jumlah itu menurut dia bahkan lebih parah.
"Bahkan, maaf, lebih parah di periode kedua hanya mampu menekan kemiskinan, 80 ribu orang di antara puluhan juta penduduk Jawa Tengah," kata Mukhaer.
"Problem Jateng dengan Indonesia saya kira Pak Ganjar, Pak Mahfud, nah ini perlu dielaborasi karena sangat mimpinya sangat tinggi," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Ganjar membantah dirinya gagal tekan kemiskinan di Jateng. Politikus PDIP itu menantang angka penurunan kemiskinan di Jateng dengan seluruh provinsi.
"'Pak Ganjar enggak berhasil, mari kita hitung diperbandingkan dengan seluruh angka provinsi Pak', dengan jumlah penduduk yang lebih besar berapa penurunan di antaranya," ucap Ganjar.
Dia lalu menjelaskan bahwa strategi menekan angka kemiskinan, terutama desil 1, harus dilakukan melalui perbaikan data. Detail 1 merupakan kelompok kemiskinan rumah tangga dengan tingkat ekstrem.
Namun persoalannya, kata Ganjar, data tersebut tidak bisa ia ambil alih dari pusat. Maka, dia menilai pemerintah pusat dan Presiden memiliki kekuatan jauh lebih besar untuk memperbaiki persoalan kemiskinan tersebut.
"Pak kalau datanya diberikan kepada kita Pak, itu kita eksekusi semua Pak. Presiden punya kekuatan yang jauh lebih besar untuk mengorganize ini Pak, jauh lebih besar," kata dia.
"Kalau berkenan nanti data detilnya saya kasih Pak, kalau berkenan," imbuh Ganjar. [Democrazy/CNN]
