DEMOCRAZY.ID - Diperlukan gerakan dari kalangan terpelajar untuk menghentikan gerakan oligarki Presiden Joko Widodo. Demikian penegasan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah merespons pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dinasti politik setelah putra sulungnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Menurut Jokowi bahwa hasil dari pemilihan umum akan ditentukan dari pilihan rakyat. Sebab, rakyatlah yang punya hak untuk memilih pemimpin mereka lewat pemilihan umum. "Perlu ada gerakan kelas terpelajar untuk menghentikan gerakan oligarki Jokowi. Rakyat hanya menerima hasil, rakyat Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh rakyat penerima hasil, bukan rakyat yang menentukan hasil,” kata Dedi lewat keterangannya, Jumat (17/11). Belum lagi, kata Dedi, dengan kekuasaan yang dimiliki, Presiden Jokowi bisa saja mempergunakan perangkat negara. “Soal netralitas aparatur negara yang kian diragukan, artinya Gi...
Direktur Eksekutif IPO: Oligarki Jokowi Bisa Dihentikan Oleh Gerakan Kalangan Terpelajar!
November 18, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Diperlukan gerakan dari kalangan terpelajar untuk menghentikan gerakan oligarki Presiden Joko Widodo. Demikian penegasan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah merespons pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dinasti politik setelah putra sulungnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Menurut Jokowi bahwa hasil dari pemilihan umum akan ditentukan dari pilihan rakyat. Sebab, rakyatlah yang punya hak untuk memilih pemimpin mereka lewat pemilihan umum. "Perlu ada gerakan kelas terpelajar untuk menghentikan gerakan oligarki Jokowi. Rakyat hanya menerima hasil, rakyat Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh rakyat penerima hasil, bukan rakyat yang menentukan hasil,” kata Dedi lewat keterangannya, Jumat (17/11). Belum lagi, kata Dedi, dengan kekuasaan yang dimiliki, Presiden Jokowi bisa saja mempergunakan perangkat negara. “Soal netralitas aparatur negara yang kian diragukan, artinya Gi...