Beberapa Kejanggalan Putusan MK Soal Batas Usia Cawapres: Tak Libatkan Pemerintah dan DPR

DEMOCRAZY.ID - Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, mengungkapkan sejumlah hal janggal Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam pemeriksaan Nomor 90/PUU-XXI/2023.   Rintangan itu di antaranya tidak dilibatkannya ahli dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun. "Ahli dari pemerintah dan DPR itu enggak ada, langsung putusan," kata Julius, dalam sambungan telepon, Ahad, 5 November 2023.  Berikutnya, Julius menerangkan beberapa hal dalam putusan MK yang disebut-sebut terkait dengan konflik kepentingan. Misalnya, dalam uji materi itu disebutkan nama Gibran Rakabuming. Hal ganjal lain, permohonan uji materi bukan diajukan Gibran, kepala daerah, kepala daerah gagal, atau calon wakil presiden gagal.  "Ini satu-satunya perkara yang menyebutkan nama Gibran Rakabuming. Bahkan Gibran Rakabuming dipakai sebagai legal stand