Banyak Akal-Akalan, Pakar UGM: Jokowi Seharusnya Batalkan Perpanjangan Kontrak Freeport!

DEMOCRAZY.ID - Saat kunjungan kerja ke AS, Presiden Jokowi bertemu Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson.  Dalam pertemuan ini, Jokowi janjikan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) selama 20 tahun (2041-2061). Keputusan Jokowi, menurut pakar ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, sangat merugikan pemerintah Indonesia.  "Bahkan Jokowi ngebet, perjanjian perpanjangan kontrak itu, harus sudah diteken pada akhir November 2023," papar Fahmy, Jakarta, Sabtu (18/11/2023). Imbalan perpanjangan kontrak itu, kata mantan Tim Reofrmasi Tata Niaga Migas itu,  Freeport setorkan 10 persen saham kepada pemerintah, sehingga kepemilihan pemerintah di PTFI naik dari 51 persen, menjadi 61 persen.  Selain itu, pemerintah mensyaratkan pembangunan smelter baru di Papua Barat (Fakfak) untuk perpanjangan IUPK 2041-2061. "Keputusan memperpanjang IUPK Freeport hingga 2061 sesungguhnya tidak sepadan dengan imbalan penambahan saham hanya 10 pers