DEMOCRAZY.ID - Hakim konstitusi Anwar Usman melayangkan surat keberatan atas pengangkatan hakim Suhartoyo menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan dirinya. Surat tersebut beredar di kalangan wartawan. Surat dari Kantor Hukum Franky Simbolon & Rekan itu pada intinya meminta ketua MK membatalkan dan meninjau ulang keputusan tersebut. CNNIndonesia.com masih mengonfirmasi surat tersebut kepada Franky Simbolon. Juru Bicara MK Fajar Laksono membenarkan surat keberatan dari Anwar Usman yang ditujukan kepada ketua MK. "Intinya, MK sudah terima permohonan keberatan administratif yang ditujukan kepada Ketua MK. Untuk follow up-nya, tentu akan dibahas dulu. Seperti apa, saya belum dapat informasi dan arahan dari Pimpinan MK, nanti saya update lagi," ujar Fajar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11). Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih juga membenarkan soal surat keberatan tersebut. Enny menyatakan surat tersebut tengah dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RP
Anwar Usman Mendadak Ajukan Keberatan Suhartoyo Jadi Ketua MK, Kenapa?
November 22, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Hakim konstitusi Anwar Usman melayangkan surat keberatan atas pengangkatan hakim Suhartoyo menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan dirinya. Surat tersebut beredar di kalangan wartawan. Surat dari Kantor Hukum Franky Simbolon & Rekan itu pada intinya meminta ketua MK membatalkan dan meninjau ulang keputusan tersebut. CNNIndonesia.com masih mengonfirmasi surat tersebut kepada Franky Simbolon. Juru Bicara MK Fajar Laksono membenarkan surat keberatan dari Anwar Usman yang ditujukan kepada ketua MK. "Intinya, MK sudah terima permohonan keberatan administratif yang ditujukan kepada Ketua MK. Untuk follow up-nya, tentu akan dibahas dulu. Seperti apa, saya belum dapat informasi dan arahan dari Pimpinan MK, nanti saya update lagi," ujar Fajar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11). Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih juga membenarkan soal surat keberatan tersebut. Enny menyatakan surat tersebut tengah dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RP