Analisa Pakar Sebut Jokowi Bakal Sulit Netral di Pilpres 2024, Ini Penjelasannya

DEMOCRAZY.ID - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal sulit netral dalam Pilpres 2024 mendatang.

Pasalnya, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ikut mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

"Kekuasaan itu sulit berpengaruh, ketika anaknya maju menjadi cawapres, jadi amat sulit bagi Presiden Jokowi untuk netral," kata Emrus dihubungi di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) itu tak menyakini jika Presiden Jokowi akan bersikap netral dalam Pilpres 2024. "Itu amat sulit," singkat Emrus.

Anak Buah Megawati Duga Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Ada Kaitannya dengan Gibran

Sebelumnya, PDI-Perjuangan menduga pencopotan baliho pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali ada kaitannya dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Politisi PDIP Charles Honoris mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari majunya anak Presiden.

"Ini konsekuensi ketika anak Presiden yang masih menjabat mengikuti kontestasi pilpres,” kata Charles dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Kendati begitu, anak buah Megawati Soekarnoputri itu tak meyakini bahwa pencopotan baliho Ganjar-Mahfud perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Charles mencurigai hal tersebut merupakan kerjaan anak buah Presiden untuk mencari muka.

“Pencopotan baliho ini bisa saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Namun ada kecenderungan, para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin cari muka kepada atasannya,” tandas dia.

Charles meminta pemerintah melakukan kontrol pada aparatnya agar benar-benar bersikap netral dalam menghadapi Pilpres 2024. Jka tidak, maka reputasi Jokowi sangat mungkin tercoreng.

"Anak presiden yang masih menjabat dalam kontestasi pilpres adalah pengalaman pertama buat bangsa Indonesia. Karenanya, komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah,” tuturnya.

“Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata, dan nama baik Jokowi akan dipertaruhkan,” pungkasnya.

Terpisah, Presiden Jokowi menanggapi pencopotan baliho dan bendera partai saat dirinya melakukan kunjungan kerja di Bali.

Menurutnya, pencopotan baliho dan bendera partai itu mestinya diatur oleh pemerintah setempat, baik itu pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.

Jokowi juga menyampaikan, mestinya sebelum pencopotan, pemerintah setempat meminta izin terlebih dulu ke pengurus partai di daerah.

"Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai, mestinya pemerintah kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin ke pengurus partai di daerah," kata Jokowi dikutip dari youtube Sekretariat Presiden, Rabu (1/11/2023).

Presiden Jokowi juga menyampaikan, pencopotan atribut partai itu, jangan sampai terjadinya hubungan antar partai dan pemerintah setempat tidak baik-baik.

"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuamya tidak baik," tegasnya.

Tak hanya itu, Jokowi kembali mewanti-wanti para institusi pemerintah agar tetap netral dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat. Semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," tegasnya.

Sementara itu, Politisi senior PDI Perjuangan Mayjen TNI, TB (P) Hasanuddin mengaku tersinggung dengan pencopotan baliho bendera PDI Perjuangan dan baliho capres - cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tiga lokasi yang dimaksud, yakni Batu Bulan, Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali.

"Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud," kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Rabu (1/11/2023).

Anggota Komisi I DPR RI ini sangat tersinggung bendera kebanggaan partainya diturunkan, sesaat bersamaan kunjungan negara Presiden Jokowi tersebut.

Hasanuddin menilai, sikap segelintir orang menurunkan bendera tersebut seakan telah menginkak harga diri para kader.

"Bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?," cetusnya.

Seperti diketahui, petugas Satpol PP Bali, melakukan pembersihan bendera PDIP dan baliho calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjelang Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Jokowi di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar Bali, pada Selasa (31/10/2023) sekitar pukul 10:20 WITA.

Petugas Satpol PP awalnya mencopot sejumlah bendera Partai PDIP yang memang banyak dipasang di area pagar tembok Balai Desa Batu Bulan.

Anggota juga mencopot sebuah baliho Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang tepat berada di seberang jalan atau di depan Balai Desa Batu Bulan.  

Atas hal itu, reaksi para kader PDIP terus membara pasca insiden pencopotan baliho dan bendera tersebut. [Democrazy/PojokSatu]