DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dirinya bukanlah menteri keuangan yang suka dengan utang, sebagaimana yang selama ini disematkan masyarakat kepadanya. Ia pun memberikan bukti-bukti terkait itu. Salah satunya ialah kemampuan dirinya menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak terus menerus tinggi di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) setelah masa Pandemi Covid-19. Serta tingkat utang yang tak lebih dari 60% PDB sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Kebijakannya itu pun sebetulnya mendapat tanda tanya dari berbagai agensi pemeringkat utang global, karena hanya membolehkan defisit APBN di atas 3% selama tiga tahun dari 2020 hingga 2023, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Padahal saat itu masih dalam masa Pandemi Covid-19 ketika ekonomi negara berhenti dan kebutuhan pembiayaan besar untuk mengakomodir belanja negara dan menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial. &qu
DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dirinya bukanlah menteri keuangan yang suka dengan utang, sebagaimana yang selama ini disematkan masyarakat kepadanya. Ia pun memberikan bukti-bukti terkait itu. Salah satunya ialah kemampuan dirinya menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak terus menerus tinggi di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) setelah masa Pandemi Covid-19. Serta tingkat utang yang tak lebih dari 60% PDB sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Kebijakannya itu pun sebetulnya mendapat tanda tanya dari berbagai agensi pemeringkat utang global, karena hanya membolehkan defisit APBN di atas 3% selama tiga tahun dari 2020 hingga 2023, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Padahal saat itu masih dalam masa Pandemi Covid-19 ketika ekonomi negara berhenti dan kebutuhan pembiayaan besar untuk mengakomodir belanja negara dan menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial. &qu