DEMOCRAZY.ID - Alasan Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian gugatan norma batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS), Almas Tsaqibbirru Re A, diungkap Hakim Konstitusi, M. Guntur Hamzah. Hal tersebut disampaikan Guntur dalam sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10). Guntur menjelaskan, dalil permohonan Pemohon pada pokoknya meminta syarat pengecualian ke MK, agar membolehkan seseorang yang terpilih dari hasil pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. "Apakah penambahan syarat alternatif in casu atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan atau tidak dengan UUD 1945? Berkenaan dengan dalil permohonan a quo, Mahkamah mempe
DEMOCRAZY.ID - Alasan Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian gugatan norma batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS), Almas Tsaqibbirru Re A, diungkap Hakim Konstitusi, M. Guntur Hamzah. Hal tersebut disampaikan Guntur dalam sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10). Guntur menjelaskan, dalil permohonan Pemohon pada pokoknya meminta syarat pengecualian ke MK, agar membolehkan seseorang yang terpilih dari hasil pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. "Apakah penambahan syarat alternatif in casu atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan atau tidak dengan UUD 1945? Berkenaan dengan dalil permohonan a quo, Mahkamah mempe