DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - PDI Perjuangan kecewa berat dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya.
Banteng moncong putih merasa sedih dan hati terluka perih lantaran Gibran Rakabuming Raka ternyata benar-benar dipasangkan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang.
Perasaan sedih ini disampaikan langsung Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto lewat keterangan tertulisnya, Minggu (29/10).
"PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan rakyat Indonesia,” kata Hasto.
Diurai Hasto bahwa tingkat DPP Partai hingga ranting dan anak ranting masih tidak percaya Gibran berani maju sebagai cawapres dari partai lain.
Padahal, sambungnya, PDIP sudah berulang kali memberikan karpet merah kepada Presiden Jokowi dan keluarganya.
Namun, karena adanya ambisi kekuasaan untuk perpanjangan masa jabatan, Jokowi dan keluarganya memilih yang lain.
"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," katanya.
Permintaan lain yang dimaksud adalah tentang penambahan masa jabatan presiden.
Hasto memastikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam seperti yang selama ini terjadi. PDIP, lanjutnya, akan mulai berani mengungkapkan perasaan mereka ke publik.
"Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, dll beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro-demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," tutupnya.
Hasto: Pencalonan Mas Gibran Pembangkangan Konstitusi
Pencalonan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto disayangkan PDI Perjuangan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan pencalonan Gibran merupakan politik ketidaktaatan terhadap amanat konstitusi.
"Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," tegas Hasto lewat keterangan tertulisnya, Minggu (29/10).
Hasto mengaku telah mendapatkan laporan dari sejumlah ketua umum partai politik yang merasa tersudutkan lantaran telah dipegang kartu As-nya oleh pemerintah untuk manut terhadap kekuasaan.
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ungkap Hasto.
Namun, PDI Perjuangan percaya bahwa Indonesia ini negeri dimana rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan.
“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan," tegasnya.
PDIP berharap agar demokrasi di Indonesia bisa ditegakkan, dan seluruh masyarakat Indonesia mampu menilai apa yang terjadi saat ini.
"Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," tutupnya. [Democrazy/RMOL]
