DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Dinasti politik akan berdampak terhadap demokrasi di Indonesia. Salah satunya hanya akan menghasilkan pemimpin karbitan karena dipilih elit politik ketimbang berdasarkan pengalaman.
Begitu dampak yang disampaikan Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Firman Noor saat menjadi narasumber dalam acara diskusi bertajuk "Dinasti Politik Menghambat Konsolidasi Demokrasi" yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita melalui virtual, Minggu malam (29/10).
Firman mengatakan, dampak pertama dinasti politik adalah, demokrasi mengalami mati suri karena dibajak oleh para pelaku dinasti politik.
"Kemudian menghasilkan pemimpin karbitan karena dia dimatangkan oleh lobi elit ketimbang pengalaman," kata Firman.
Padahal kata Firman, para elit merasa punya kepentingan untuk menggilirkan kekuasaan kepada keluarganya meskipun tidak memiliki jam terbang dalam politik, bahkan tidak mengetahui apa-apa.
"Makanya tidak heran kemudian akhirnya memunculkan pemimpin yang inkapabilitas, tidak punya kapabilitas," tutur Firman.
Yang sangat mengkhawatirkan, kata Firman, adalah fungsi partai politik sebagai media rekrutmen menjadi berantakan.
Di mana, ada orang yang sudah tahunan mengikuti kaderisasi, akan tetapi terkena tikungan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.
"Sehingga orang menjadi insecure. Ngapain harus kerja-kerja secara serius karena toh akan ada satu keputusan yang tidak diperlukan kerja-kerja serius dari rakyat itu. Sehingga kader menjadi kerja seadanya," terang Firman.
Yang lebih ditakutkan lagi, kata Firman, akan ada pertanyaan dari masyarakat tentang masih perlu atau tidak terhadap sistem demokrasi.
"Nah pertanyaan inilah yang membahayakan kita semua. Karena jangan-jangan kita semua menjadi ragu terhadap demokrasi. Dan ketika ada langkah-langkah atau manuver politik antidemokrasi kita menerimanya pada akhirnya sebagai satu kewajaran," kata Firman.
"Ini sangat berbahaya. Dan gejala-gejalanya sudah muncul juga belakangan ini ya. Bagaimana langkah-langkah yang antidemokrasi itu kita terima menjadi sebuah kewajaran," sambungnya. [Democrazy/RMOL]
