DEMOCRAZY.ID - Pengamat Politik Selamat Ginting mengungkap skenario keluarga Jokowi jika keluar dari PDIP.
Skenario keluarga Jokowi ini sekaitan dengan hubungan PDIP dan Jokowi usai Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo di Pilpres 2024 nanti.
Menurut analis politik Unas ini, ke depan, bisa saja di antara keluarga Jokowi ini ada yang cawapres atau calon gubernur, bahkan ketua dewan pembina parpol di luar PDIP.
Menurut Ginting, jika Jokowi dan keluarganya meninggalkan PDIP sebagai partai yang membesarkan dan berjasa besar, sehingga keluarga Jokowi mendapatkan jabatan eksekutif politik, seperti wali kota, gubernur, dan presiden. Maka PDIP tentu saja merasa dikhianati oleh keluarga Jokowi.
Menurutnya, putra bungsu Jokowi Kaesang Pengarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kini Gibran Rakabuming Raka disebut hengkang dari PDIP ke Golkar.
Menurut Ginting, rencananya, Gibran terlebih dahulu masuk ke AMPI (Angkatan Muda Pembaruan Indonesia), sayap generasi muda Partai Golkar.
"Maka otomatis Gibran bergabung ke Golkar dan hengkang dari partai asalnya, PDIP," ungkap Ginting, Minggu (22/10).
Selanjutnya, untuk menantu Jokowi yaitu Bobby Nasution, bisa jadi akan keluar dari PDIP.
Bisa masuk ke Golkar atau Gerindra. Boby akan disiapkan menjadi Gubernur Sumut pada 2024 ini. Saat ini Bobby menjabat sebagai Wali Kota Medan.
"Skenario politiknya bisa saja Jokowi juga akan tinggalkan PDIP dan masuk menjadi Dewan Pembina Partai Gerindra," prediksi Ginting dosen Universitas Nasional Jakarta ini.
"Jadi kita tunggu, apa reaksi dari PDIP, utamanya Megawati terhadap keluarga Jokowi. Apakah berani memecat Jokowi dan keluarganya?" tanya Ginting.
Malin Kundang Bagi PDIP
Menurut Ginting, bagi PDIP terutama Megawati Soekarnoputri sebagai ibu yang membesarkan partai itu, Jokowi bisa jadi bagaikan Malin Kundang politik. Malin Kundang ini merupakan seorang anak durhaka kepada ibunya.
Ginting menjelaskan, Jokowi dan keluarganya tercatat tujuh kali mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi wali kota, gubernur, dan presiden.
Jokowi mendapatkan lima tiket dengan rincian dua tiket untuk menjadi Wali Kota Surakarta (Solo) pada 2005 dan 2010, satu tiket untuk Gubernur DKI Jakarta pada 2012, dan dua tiket Presiden RI pada 2014 dan 2019.
"Termasuk tiket bagi Gibran untuk menjadi Wali Kota Solo, dan menantu Jokowi, Boby Nasution untuk menjadi Wali Kota Medan pada 2020. Semuanya golden tiket dari PDIP," ujar Ginting.
Putra Presiden Pimpin PSI, Direktur Eksekutif PPI: Bukti Keretakan Jokowi dan Megawati!
Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Ras Md memiliki analis bahwa putra Presiden Kaesang Pangarep tidak hanya menjadi kader PSI.
Tapi, Kaesang juga diberi mandat langsung sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.
"Putra Presiden Joko Widodo ini memang dari awal cukup dekat dengan partai berlambang bunga mawar. Bahkan partai yang pertama mendeklarasikan Kaesang maju sebagai bakal calon walikota depok adalah partai PSI. Artinya, hubungan dekat PSI dan Putra Jokowi tergolong cukup dekat," ujarnya.
Lanjut dia, tentu, ada dampak positif terhadap elektoral partai PSI dengan tampilnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI.
Walaupun usianya tergolong muda, tapi efek sang bapak bisa mendongkrak popularitas dan penerimaan partai PSI.
"Ya, bukan personal kaesang, tapi lebih karena faktor kekuatan pak Jokowi," jelasnya.
Namun dibalik itu semua, Ras Md menilai tampilnya Kaesang Pangarep bukan karena faktor kebetulan. Tentu sudah terancana dengan matang.
Bahkan Presiden Joko Widodo kader utama PDI Perjuangan ditambah lagi menantu dan anaknya Gibran kader terbaik PDI Perjuangan.
"Yang menjadi tanda tanya besar, kok bisa ada satu anak pak Jokowi memilih partai lain," katanya.
Sedangkan, isu keretakan hubungan Jokowi dan ibu Mega dengan bergabungnya Kaesang sebagai kader PSI menjadi bukti kuat jika Mega dan Jokowi dalam keadaan yang tak baik-baik saja.
Benar juga jika Kaesang memilih PSI lantaran karir politiknya lebih cemerlang. Tapi yang mesti dipahami, regulasi PDI Perjuangan sebagai partai besar sangat ketat.
"Kan sudah banyak contoh kasus beberapa kepala daerah dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan karena membiarkan anggota keluarganya bergabung dengan partai lain. Seperti halnya Gubernur Maluku Murad Ismail," ungkap Ras Md.
"Olehnya itu, saya melihat pilihan Kaesang bergabung di PSI bukan hanya peluang karir politik Kaesang semata, tapi ada konflik yang sedang terjadi antara ibu Mega dengan pak Jokowi saat ini," tutupnya. [Democrazy/PojokSatu]