DEMOCRAZY.ID - Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 disoroti National Corruption Watch (NCW). Ketua Umum DPP NCW, Hanifa Sutrisna mengatakan ada kebobrokan napsu syahwat oligarki di lingkungan Istana Negara atas dugaan pengaturan keputusan di Mahkamah Konstitusi. “Hari ini kita kembali dipertontonkan opera oligarki di dunia perpolitikan Indonesia. Kami DPP NCW melihat MK makin ugal-ugalan, keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif),” katanya kepada awak media. Diungkapkannya, kekhawatiran dugaan ketidaknetralan dari Ketua MK membuat publik meragukan lembaga penegakan hukum konstitusi ini tidak dapat dipercaya jika terjadi perselisihan pada Pilpres dan Pileg 2024. “Jika lembaga sebesar MK bisa dikooptasi dan dikonsolidasikan oleh oknum penguasa, ke mana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh
NCW: Opera Oligarki Gibran Maju Cawapres 2024, MK Makin Ugal-Ugalan!
Oktober 27, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 disoroti National Corruption Watch (NCW). Ketua Umum DPP NCW, Hanifa Sutrisna mengatakan ada kebobrokan napsu syahwat oligarki di lingkungan Istana Negara atas dugaan pengaturan keputusan di Mahkamah Konstitusi. “Hari ini kita kembali dipertontonkan opera oligarki di dunia perpolitikan Indonesia. Kami DPP NCW melihat MK makin ugal-ugalan, keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif),” katanya kepada awak media. Diungkapkannya, kekhawatiran dugaan ketidaknetralan dari Ketua MK membuat publik meragukan lembaga penegakan hukum konstitusi ini tidak dapat dipercaya jika terjadi perselisihan pada Pilpres dan Pileg 2024. “Jika lembaga sebesar MK bisa dikooptasi dan dikonsolidasikan oleh oknum penguasa, ke mana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh