DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Cawapres Mahfud MD mendapatkan pertanyaan terkait persoalan hukum di Tanah Air saat berdiskusi dengan milenial di kawasan Jakarta Selatan, Senin (23/10). Milenial menganggap penegakan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.
Menurut Mahfud, persoalan hukum saat ini bukan pada UU-nya. Melainkan pada aparat penegak hukumnya yang kerap terjadi praktik mafia.
"Maka yang akan kita mulai ke depan isinya (UU) itu tidak jelek-jelek amat lah bisa diperbaiki, tapi ini aparat, aparat penegak hukum yang rusak, aparat penegak hukum itu kan ada jaksa, hakim, polisi ini sering terjadi mafia sering terjadi kolusi di tingkat pemerintah," kata Mahfud di kawasan Jakarta Selatan,Senin (23/10).
Dia menyebut pelanggaran hukum terjadi di semua lapisan. Dia mencontohkan adanya conflict of interest di sejumlah kementerian pemerintahan.
"Di birokrasi juga sering terjadi transaksi conflict of interest kalau saudara lihat pelanggaran hukum dan korupsi, kolusi terjadi di semua lapisan," ucapnya.
"Ada Kemendikbud ada, di Kemensos ada, Kementan ada semua itu ada proses-proses transaksi gelap untuk (...) izin-izin (...) dan sebagainya. Semua ada tingkat pelaksana aparat birokrasi," sambung Mahfud.
Karena itu, Menko Polhukam itu menuturkan untuk mengatasi hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, harus dibuat kepastian hukum dengan mekanisme yang baik.
"Kalau tadi ada kata hukum tajam ke bawah tumpul ke atas maka kebijakan ke depan pada tataran negara ini itu di atas harus dilakukan penegakkan kepastian bagi izin-izin dan proses-proses mekanisme investasi itu dan itu harus ada kepastian," kata dia.
Selain itu, Mahfud menuturkan harus dibuat aturan untuk melindungi rakyat kecil yang menjadi korban ketidakadilan.
"Ke bawah rakyat ini yang hak-haknya sering dirampas secara tidak adil itu harus kita beri perlindungan," pungkas Mahfud.[Democrazy/VIVA]
