DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpeg)
DEMOCRAZY.ID - Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) pada Februari 2024 mendatang.
Dalam pemilihan ini, warga akan memilih anggota legislatif tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan pusat serta juga memilih presiden (pilpres) yang akan memimpin selama lima tahun ke depan.
Sejauh ini, tercatat ada tiga calon presiden (captes) yang bertarung yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Khusus Ganjar dan Anies, keduanya telah mendaftarkan ke KPU.
Ganjar akan maju dengan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres). Sedangkan Anies menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai rekan majunya.
Untuk Prabowo, figur Menteri Pertahanan itu akan mendaftarkan diri segera. Dirinya bersama koalisi telah menunjuk Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapresnya.
Media asal Singapura, Channel News Asia (CNA), menyoroti ini. Di mana artikel analisis dibuat berjudul "Analysis: Indonesia set to see first 3-way presidential race since 2009 that risks splitting society".
Dipaparkan bagaimana memiliki lebih dari dua pasangan kandidat membuat pemilih memiliki lebih banyak pilihan.
Namun, sangat tidak mungkin pasangan calon dapat menang hanya dalam satu putaran, mengingat tidak ada seorang pun yang menjadi petahana dan peringkat popularitas para kandidat saat ini berkisar antara 20 hingga 36%.
"Di dalam aturan pemilu Indonesia, jika tidak ada satupun yang memperoleh suara lebih dari 50% plus satu, maka dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak akan mengikuti pemungutan suara putaran kedua," tulisnya.
"Karena tidak ada jajak pendapat yang menunjukkan peringkat popularitas pasangan tersebut lebih dari 50%, Indonesia kemungkinan akan melakukan pemungutan suara pada putaran kedua pada tanggal 26 Juni tahun depan," tambahnya.
"Menurut jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 22 Oktober, Prabowo dan Gibran memimpin dengan perolehan 35,9%. Ini diikuti oleh Ganjar dan Mahfud dengan 26,1%. Di posisi ketiga ada Anies dan Cak Imin yang rating popularitasnya 19,6%," ujarnya CNA lagi.
Media tersebut juga mencantumkan opini sejumlah pengamat. Di antaranya risiko-risiko yang muncul dari pilpres.
Salah satunya, resiko pemuka agama akan lebih banyak tereksploitasi karena jumlah pengikutnya yang banyak.
Ini setidaknya dimuat CNA merujuk pendapat dosen hukum pemilu Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini.
"Jika ada tiga kandidat, akan lebih banyak orang yang ingin mendapatkan dukungan dari para pemimpin tersebut. Para kandidat akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan mereka," kata Titi sebagaimana dilaporkan kantor berita itu.
Meski undang-undang pemilu melarang tempat ibadah digunakan untuk kampanye, ada area abu-abu. Di mana Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) akan kesulitan menentukan pelanggarannya.
"Karena, misalnya, tidak ada larangan mengunjungi pesantren, dan kita semua tahu pihak berwenang tidak punya banyak akses ke pesantren," tambah Titi.
Pesantren merupakan tempat banyak pemuka agama menghabiskan waktunya. Mereka dihormati oleh para pelajar yang kemungkinan besar akan menjadi pemilih pemula. Apapun yang dikatakan pemimpin, kemungkinan besar siswa akan mengikuti.
"Jadi kalau ada tokoh agama yang mendukung calon tertentu, maka siswa bisa memilih orang yang sama," muat CNA mengutipnya lagi.
Identitas politik juga akan digunakan semaksimal mungkin untuk mendulang suara. Akibatnya, kemungkinan besar masyarakat akan menjadi lebih terpolarisasi dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya pada tahun 2019, di mana Islam digunakan sebagai alat kampanye meskipun baik Jokowi maupun Prabowo beragama Islam.
"Kaum nasionalis akan menampilkan dirinya sebagai orang yang religius, sedangkan kaum Islamis akan menonjolkan nasionalismenya tanpa meninggalkan identitas keislamannya," kutip CNA lagi memuat pendapat Titi. [Democrazy/CNBC]
