DEMOCRAZY.ID - Menko Polhukam Mahfud MD yang juga saat ini Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Koalisi PDIP memberi 'pukulan telak' ke lembaga survei.
Menurut Mahfud MD, survei bisa diatur. Kita juga bisa pesan hasil survei. Pernyataan keras ini disampaikan Mahfud saat dialog dengan CNN Indonesia.
Wawancara Mahfud MD tentang lembaga survei bisa diatur ini disiarkan Sabtu pagi (21/10).
Mahfud mengakui bahwa dirinya dipilih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo bukan karena hasil survei.
Dalam dialog dengan CNN Indonesia itu, Mahfud yang masih tercatat sebagai Menko Polhukam itu mengakui bahwa bila merujuk hasil survei, maka posisi elektabilitas dirinya berada di bawah beberapa nama lain yang dijagokan, seperti Sandiaga Uno.
“Survei bisa diatur. Kamu bisa pesan juga hasil survei,” kata Mahfud MD dalam wawancara yang kembali disiarkan Sabtu pagi (21/10).
Menurut Menko Polhukam, keperluan negara bukan hanya pada kuantitas dukungan. Tapi juga kualitas calon presiden atau calon wakil presiden.
“Oleh sebab itu pilihan Ibu Mega kepada saya itu kualitatif. Bukan kuantitatif. Kan tidak menyebut hasil survei,” tegas mantan Ketua MK ini.
Sebelumnya, Mahfud MD juga mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan saat dirinya gagal mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 lalu.
Mahfud percaya perjalanan hidup manusia terutama yang menyangkut orang banyak sudah diskenariokan oleh Tuhan.
"Waktu itu saya gagal, karena Tuhan belum menghendaki,” jelas Mahfud MD cawapres Ganjar Pranowo ini.
Dia memastikan, bukan PDIP dan Megawati Soekarnoputri yang mengganjal langkahnya saat itu.
Ada pihak-pihak lain yang tidak menginginkan dirinya. Misalnya Golkar, karena menilai dirinya ikut dalam “Dekrit Gus Dur” tahun 2001 yang salah satu poinnya adalah pembubaran Golkar.
Kata Mahfud MD, dirinya termasuk yang tidak setuju dengan pikiran membubarkan Golkar.
Dan saat dekrit diumumkan, Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo ini tidak sedang berada di Jakarta. [Democrazy/PojokSatu]