DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Kedua mantan Presiden RI yaitu Soeharto dan Soekarno masih dielu-elukan masyarakat hingga kini.
Dua figur tersebut dianggap masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan negara Indonesia.
Tapi ternyata siapa sangka, Soeharto dan Soekarno pernah berseteru karena berbeda pandangan.
Hal itu terungkap di unggahan akun TikTok yang bernama @leonbrondys belum lama ini.
"Kisah awal mula Soeharto membangkang perintah Soekarno," tulis keterangan di akun tersebut.
Pada tanggal 1 Oktober 1965, keadaan di Jakarta sangat tegang karena peristiwa G30S PKI.
Soekarno saat itu diantar oleh para pengawal ke Lanud Halim Perdanakusuma, di Jakarta Timur.
Dengan didampingi oleh Jaksa Agung Muda Sunario, Brigadir Polisi EM Lasut Zilkifli Ibrahim, dan beberapa orang lainnya.
Tujuan utama bertolak ke Lanud Halim adalah untuk menjaga keselamatan dan mengikuti prosedur penyelamatan dan menggunakan pesawat kepresidenan Jet Star yang dapat terbang ke berbagai tempat.
Di Gedung Komando operasi, Soekarno bertemu dengan kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Oemar Dhani dan Komodor Leo Watimena untuk memperoleh informasi dan melakukan koordinasi soal kondisi di Jakarta.
Tetapi, Soekarno merasa belum puas dengan penjelasan yang diberikan oleh mereka dan komandan pasukan TNI AD yang mengepung istana negara.
Presiden Soekarno lalu memerintahkan Kombes Polisi Sumirat untuk memanggil semua panglima angkatan agar mendapatkan informasi yang akurat.
Semua panglima angkatan pun menyatakan kesiapan untuk menghadap Soekarno kecuali Pangdam V Jaya, Umar Wirahadikusuma.
Ketika Sumirat menemui Wirahadikusuma, ternyata ia sedang berada di markas besar Pangkostrad Mayjen Soeharto.
Tetapi Soeharto melarang Wirahadikusuma untuk menghadap Soekarno dan mengatakan bahwa Pangdam V Jaya tak dapat menghadap dan semua instruksi untuk Angkatan Darat harus disampaikan melalui Soeharto sebagai Panglima Kostrad.
Ketika mendengar larangan tersebut, Soekarno nampak tak senang.
Walau Pangkostrad secara garis komando boleh mengambil alih perintah ketika KASAD tidak ada, tetapi perintah presiden sebagai panglima tertinggi tetap harus dipatuhi. [Democrazy/Hops]
