DEMOCRAZY.ID - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Namun anggapan itu disanggah oleh Jurubicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/10). “Apakah benar Ganjar Pranowo peduli dengan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang digembar-gemborkan? Atau penyandang disabilitas hanya dimanfaatkan, difoto untuk dijadikan objek pencitraan?” tegas Teddy. Anggapan itu bermula ketika Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode. Ganjar tercatat telah menganggarkan APBD untuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Sambung Teddy, berdasarkan UU, Kepala daerah wajib menempatkan penyandang disabilitas untuk bekerja di pemerintah daerah dan BUMD paling sedikit 2 persen dari jumlah pekerja di sana. “Kepala daerah wajib menempatkan penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan swasta paling sedikit 1 persen dari jumlah pekerja di sana. Pemerintah daerah, BUMD dan per
Jubir Partai Garuda: Penyandang Disabilitas Objek Kampanye Ganjar, Sangat Tidak Pantas!
Oktober 05, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Namun anggapan itu disanggah oleh Jurubicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/10). “Apakah benar Ganjar Pranowo peduli dengan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang digembar-gemborkan? Atau penyandang disabilitas hanya dimanfaatkan, difoto untuk dijadikan objek pencitraan?” tegas Teddy. Anggapan itu bermula ketika Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode. Ganjar tercatat telah menganggarkan APBD untuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Sambung Teddy, berdasarkan UU, Kepala daerah wajib menempatkan penyandang disabilitas untuk bekerja di pemerintah daerah dan BUMD paling sedikit 2 persen dari jumlah pekerja di sana. “Kepala daerah wajib menempatkan penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan swasta paling sedikit 1 persen dari jumlah pekerja di sana. Pemerintah daerah, BUMD dan per