HEBOH Tiga BUMN Indonesia Diduga Jual Senjata Ke Junta Myanmar, Difasilitasi Anak Menteri

DEMOCRAZY.ID - Kelompok aktivis dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) melaporkan tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pertahanan Indonesia ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin (2/10/2023) atas dugaan memasok senjata dan amunisi ke militer Myanmar. Tiga perusahaan BUMN pertahanan itu adalah PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (DI). Ketiga perusahaan itu dituding menjual senjata dan amunisi secara ilegal ke militer Myanmar.  Praktik itu dilakukan selama satu dekade terakhir, bahkan masih berlanjut pasca-kudeta di negara itu pada 2021 lalu. Dilansir dari Reuters, Rabu (3/10/2023), kelompok yang melaporkan tiga BUMN itu ke Komnas HAM terdiri dari dua organisasi Myanmar, Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project, serta Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung RI dan advokat hak asasi manusia. Kelompok tersebut mengajukan keluhan kepada Komnas HAM dan menuduh bahwa tiga produsen senjata milik negara telah menjual peralatan