DEMOCRAZY.ID - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terus menyoroti putusan MK yang melenggangkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Gibran yang sebelumnya kader PDIP malah jadi cawapres Prabowo Subianto. Hasto menyebut, tekanan kekuasaan terhadap sejumlah ketua partai politik juga tinggi. Bahkan, dia menyebut ada yang sudah dipegang kartu truf-nya. "Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (29/10). Bagi Hasto, segala proses yang terjadi sampai akhirnya Gibran bisa maju sebagai cawapres Prabowo merupakan bentuk ketidaktaatan politik. "Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," ujar
Hasto: Saya Dengar 'Kartu Truf' Para Ketum Parpol Dipegang Penguasa, Dapat Tekanan Keras!
Oktober 29, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terus menyoroti putusan MK yang melenggangkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Gibran yang sebelumnya kader PDIP malah jadi cawapres Prabowo Subianto. Hasto menyebut, tekanan kekuasaan terhadap sejumlah ketua partai politik juga tinggi. Bahkan, dia menyebut ada yang sudah dipegang kartu truf-nya. "Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (29/10). Bagi Hasto, segala proses yang terjadi sampai akhirnya Gibran bisa maju sebagai cawapres Prabowo merupakan bentuk ketidaktaatan politik. "Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," ujar