Hasto Berani Sumpah 'Pak Lurah' Mohon-Mohon Minta 3 Periode Lewat Menteri Pemilik 'Big Data'

DEMOCRAZY.ID - Isu keretakan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal minta jabatan tiga periode terjawab sudah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya permintaan penambahan masa jabatan Joko Widodo menjadi presiden tiga periode.

Hasto mengatakan mulanya seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi mendorong adanya penambahan masa jabatan presiden itu.

Dia mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden tiga periode.

Menteri tersebut, kata Hasto, menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.

Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.

Namun, Hasto menuturkan PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi.

"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," imbuhnya.

Adapun kabar permintaan jabatan presiden tiga periode ini sebelumnya diungkapkan politikus PDIP, Adian Napitupulu.

Menurut Adian, PDIP menolak permintaan Jokowi untuk menambah jabatannya menjadi presiden tiga periode. Dia menduga penolakan tersebut lah yang menjadi perseteruan PDIP dengan Jokowi.

Jokowi Pernah Bicara soal Pak Lurah

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah singgung soal penggunaan sebutan Pak Lurah di kalangan politisi.

Dia menegaskan hal itu soal penentuan calon presiden dan calon wakil presiden bukan dirinya selaku presiden, bukan juga wewenang 'Pak Lurah'.

Hal ini disampaikan Jokowi usai mengetahui adanya tren di kalangan elite politik menjadikan 'Pak Lurah' sebagai tameng perihal pertanyaan capres-cawapres Pemilu 2024.

Mulanya Jokowi tidak tahu siapa yang dimaksud Pak Lurah tersebut. Tapi belakangan dia sadar bahwa sosok itu merujuk ke dirinya selaku presiden.

"Ternyata pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan ketum parpol bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan UU yang menentukan capres dan cawapres adalah parpol dan koalisi parpol, jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," kata Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/8/2023) lalu.

Jokowi pun menyadari hal tersebut merupakan bagian dari nasib seorang presiden yang dijadikan tameng atau alibi dari para elite politik dalam menentukan langkah politiknya.

"Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib dari seorang presiden, dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," katanya.

Hasto : saya akan pertanggung jawabkan secara politik, hukum dan di hadapan Tuhan YME...

Inisial "L" yang saya maksudkan.. pic.twitter.com/pf3kcVaklN

— Bang #NalaR ®️ ☕ (@Paltiwest) October 27, 2023

Sumber: Tribun