GMNI Jakarta Bergerak: Banyak Lahirkan Kebijakan Menindas Rakyat, Turunkan Jokowi Sekarang!

DEMOCRAZY.ID - Jalannya roda pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih sangat jauh dari nilai-nilai dan esensi Trisakti. 

Jokowi, yang katanya lahir dari rahim kaum rakyat tertindas, justru melahirkan banyak sekali produk kebijakan yang menindas rakyat.

Demikian diungkapkan oleh Ketua GMNI Jakarta, Rio dalam orasinya di Patung Kuda, Jakara Pusat, Jum’at (20/10/2023).

Dia mengatakan, dari segi ekonomi misalnya. Pemerintahan Jokowi menelurkan paket kebijakan ekonomi yang membuat jurang kemiskinan semakin tajam.

Janji Jokowi untuk menaikkan ekonomi di atas 7 persen masih sangat jauh dari kenyataan.

“Bukti nyata dalam Rezim Jokowi adalah, membengkaknya utang Luar Negeri Indonesia yang menyentuh Rp. 7.849 Triliun (per Maret 2023). Hal ini tidak terlepas dari paket kebijakan ekonomi neolib lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang selalu mencetak utang untuk pembangunan,” ujarnya.

Kemudian dari segi hukum, pemerintahan Jokowi melahirkan peraturan perundangan mulai dari Revisi Undang-Undang KPK, KUHP, UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN yang menuai berbagai kontroversi.

“Mulai dari pembuatan UU yang ugal-ugalan dan tidak melibatkan publik. Produk hukum yang lahir hanya untuk kepentingan-kepentingan kaum kapitalis dan korporasi besar. Hal ini justru melanggengkan KKN yang semakin menjamur di mana-mana, KPK yang semakin lemah dalam penindakannya dan yang terakhir kontroversi Ketua KPK Firli Bahuri yang diduga terlibat pemerasan dalam kasus Korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo,” ujarnya.

Para pembantu Jokowi alias para menteri, dari era sebelumnya hingga saat ini, banyak yang terlibat dalam kasus korupsi. Sebut saja dari Menpora Imam Nahrawi, Menteri Sosial Idrus Marham pada periode awal Jokowi. 

Kemudian memasukin periode kedua Jokowi ada Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan terakhir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Dari segi politik, rezim Jokowi melanggengkan politik dinasti, mulai dari pencalonan anaknya Gibran sebagai Wali Kota Solo, keponakan Jokowi Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, sampai Anwar Usman sebagai Ketua MK. Bahkan sampai detik terakhir tangan kekuasaan mampu untuk mengintervensi MK dalam melanggengkan anaknya untuk mengikuti Pilpres 2024,” tandas Rio.

Selanjutnya dari segi pendidikan, lanjut Rio, terjadi pelanggengan liberalisasi dan komersialisasi di bidang pendidikan. 

Hal itu, katanya, hanya akan melahirkan tenaga-tenaga murah untuk dieksploitasi usai mengenyam pendidikan dari Kampus Merdeka.

Kemudian dalam orasinya, Rio juga menyoroti perampasan lahan dengan dalil investasi dan proyek strategis nasional yang membuat rakyat kecil semakin terpinggirkan dan tersingkirkan.

“Dengan ini GMNI Jakarta, menilai bahwa rezim sudah sangat jauh dan mengkhianati perintah Konstitusi,” seru Rio.

Berikut, sejumlah butir tuntutan yang dibacakan di hadapan ratusan demonstran.

1. Lawan rezim Jokowi yang komprador.
2. Wujudkan Reforma Agraria sejati.
3. Bangun Pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa dan hapus segala bentuk liberalisasi dan komersialisasi Pendidikan.
4. Tuntaskan dan hapus segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Bangun sistem hukum yang adil bagi seluruh golongan.
6. Bangun sistem Ekonomi Kerakyatan yang tidak berpihak pada Neoliberalisme.
7. Hentikan segala bentuk represivitas aparat kepolisian.