DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Ekonom senior INDEF Faisal Basri memperkirakan pemerintah akan butuh waktu lama bagi pemerintah balik modal dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dia memperkirakan apabila setiap hari kereta itu hanya terisi 50%, maka dibutuhkan waktu 139 tahun untuk pemerintah mengembalikan investasi yang telah digelontorkan untuk kereta cepat.
"Ini yang saya katakan sampai kiamat (baru balik modal) itu," kata Faisal dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Faisal awalnya menjelaskan asumsi-asumsi yang dia gunakan dalam membuat perkiraan itu. Dia mengatakan tiap rangkaian kereta yang diberi nama Whoosh memiliki kapasitas maksimal 601 penumpang.
Lalu kereta beroperasi dari pukul 5 pagi sampai 10 malam dengan 36 kali jumlah keberangkatan dan tarif Rp 350 ribu per orang.
Adapun kurs yang dipakai adalah Rp 14.300 dan nilai investasi sekitar Rp 114,4 triliun. Perhitungan yang dilakukan, kata dia, tidak memperhitungkan ongkos operasional, tidak menghitung bunga utang 3,4% per tahun, dan tidak menghitung pendapatan non-operasional. Setiap tahun, pendapatan dari penumpang adalah Rp 2,369 triliun.
"Asumsi yang saya pakai asumsi surga," katanya.
Faisal mengatakan dengan asumsi yang longgar itupun balik modal investasi kereta cepat masih akan sangat lama.
Dia mencontohkan apabila kereta cepat bisa mendapatkan jumlah penumpang yang selalu penuh atau 100%, maka biaya investasi pemerintah baru bisa kembali selama 48,,3 tahun.
Sementara apabila jumlah penumpang setiap hari mencapai 75%, maka pemerintah baru balik modal dalam 64 tahun.
Adapun, jika jumlah perjalanan dikurangi menjadi 30 kali per hari, modal investasi pemerintah baru bisa kembali dalam 77 tahun.
Dia mengatakan apabila tarif diturunkan karena tidak laku, maka hitung-hitungan balik modal akan semakin lama menjadi 92,7 tahun.
Sementara, apabila kurs naik menjadi Rp 14.500 balik modal pemerintah akan semakin lama menjadi 94 tahun.
"Coba diganti jadi kurs sekarang Rp 15.700, bisa 100 tahun," tegasnya.
Terakhir, Faisal mengatakan apabila jumlah penumpang per hari hanya 50%, maka periode balik modal pemerintah akan semakin lama yakni, 139 tahun.
"Ini yang saya katakan kiamat itu," ujar Faisal.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo memberi sinyal bahwa Kementerian BUMN sepakat untuk memperpanjang konsesi KCJB menjadi 80 tahun. Menurutnya, proyek infrastruktur membutuhkan pengembalian yang panjang.
"Suatu proyek infrastruktur itu butuh pengembalian yang panjang kan. Kita melihat dengan konsesi yang sudah kita kembangkan sekarang itu saya rasa relevan. Panjangan cuma 80 tahun, hingga nantinya secara trafic nya juga mencapai titik yang optimal," jelasnya.
Namun, pria yang akrab disapa Tiko menegaskan, keputusan tersebut merupakan kewenangan dari Kemenhub. "Itu kewenangam Pak Menhub," ucapnya.
Seperti diketahui, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi meminta perpanjangan konsesi proyek KCJB menjadi 80 tahun.
Alasannya, terdapat perbedaan hitungan antara feasibility study (FS) tahun 2017 yang cukup selama 50 tahun, dengam perhitungan studi tahun ini.
Mengacu pada hitungan studi tahun 2017, ada perbedaan soal perkiraan penumpang per hari, yang dinilai mampu mengangkut sebanyak 61.157 penumpang per hari.
Sementara, perhitungan terbaru menunjukkan jumlah angkut hanya mencapai 31.125 penumpang per hari hingga adanya pembengkakan biaya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespon terkait permintaan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) untuk memperpanjang konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi 80 tahun.
Menko Luhut mengungkapkan, hal itu masih dikaji kembali oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memiliki wewenang terkait proyek tersebut. Pasalnya, saat ini pembahasan terkait perpanjangan konsesi KCJB belum final.
"Kita kan belom final mau 50 tahunan mau 80 tahun, bedanya apa sih? Yang penting kan jalan," ungkapnya beberapa waktu lalu. [Democrazy/CNBC]
