Data Kemendagri: Era Jokowi, Dinasti Politik di Daerah Meningkat!

DEMOCRAZY.ID - Bukan hanya di tingkat nasional, dinasti politik juga terjadi di daerah. Bahkan, berdasar data Kementerian Dalam Negeri, dinasti politik di daerah semakin meningkat di era rezim Joko Widodo.

Fakta itu diungkapkan Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, pada pengantar diskusi bertajuk "Dinasti Politik Menghambat Konsolidasi Demokrasi", yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, secara virtual, Minggu malam (29/10).

"Dalam kasus Indonesia, daerah cenderung rentan mempraktikkan dinasti politik, karena kegagalan daerah membangun demokrasi, seperti menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang partisipatif, transparan dan akuntabel," katanya.

Anehnya, distorsi itu bukannya diperbaiki, tapi terkesan dibiarkan. Sehingga terjadi akumulasi, cukup serius daya rusaknya. 

Bahkan, dinasti politik sudah seperti virus yang menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia.

"Menurut catatan Kemendagri, ada 60 atau 11 persen kasus dinasti politik era Pilkada langsung selama 2005-2014. Jumlah itu cenderung meningkat selama rentang waktu 2015-2018 menjadi 117 atau 21 persen. Dari 11 persen menjadi 21 persen. Dan di 2020, Pilkada serentak terakhir sebelum 2024, bertambah menjadi 175 atau 32 persen. Jadi meningkat, bukan berkurang," papar Siti Zuhro.

Praktik politik dinasti di Indonesia terus tumbuh berkembang karena tidak dapat memutus rantai nilai-nilai masa lalu yang menjadi prasyarat bagi tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi secara utuh.

"Dengan pendidikan yang masih rendah, karena baru sekitar 5-6 persen saja yang lulusan perguruan tinggi, selebihnya SMA, SMP, dan SD. Dan juga keterbelakangan ekonomi, yang memungkinkan terbangunnya dinasti politik lebih besar," pungkas Siti Zuhro.

Hadir lima narasumber lainnya, yakni peneliti senior BRIN, Profesor Firman Noor; dosen Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas), TB Massa Djafar; Direktur Eksekutif Lembaga Electoral Institute for Development Quality (E-Dev), Warjio; dosen Pemilu dan Kepartaian Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Zennis Helen; dan dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya (UB), Muhtar Haboddin.

Siti Zuhro: Politik Dinasti karena Parpol Tak Punya Standar Rekrut dan Kaderisasi

Dinasti politik di Indonesia terjadi karena partai politik tidak memiliki standar baku dalam sistem rekrutmen calon pemimpin dan kader, seperti standar baku di sebuah perusahaan yang sangat ketat.

Hal itu diungkapkan Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, pada pengantar diskusi bertajuk "Dinasti Politik Menghambat Konsolidasi Demokrasi", yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, secara virtual, Minggu malam (29/10).

Lebih lanjut Siti Zuhro mengatakan, dinasti politik cenderung memunculkan multiplikasi aktor, yakni aktor-aktor yang muncul hanya di kalangan dinasti saja.

"Dinasti politik sebetulnya perwujudan dari neopatrimonial, regenerasi kekuasaan tidak melalui penunjukan seperti dalam masyarakat patrimonial, melainkan melalui demokrasi prosedural. Pimpinannya memang dipilih rakyat. Persoalannya, yang menentukan calonnya partai politik," kata Siti Zuhro.

Menurut dia, dinasti politik juga terjadi karena sistem rekrutmen dan kaderisasi di partai politik relatif tertutup, tidak transparan.

"Parpol belum punya standar baku dalam menentukan rekrutmen elit. Tidak seperti di birokrasi atau perusahaan besar yang sudah punya standar dan kriteria tertentu untuk menentukan promosi jabatan," katanya.

Dia juga menyorot praktik Pemilu atau Pilkada langsung yang sudah diterapkan sejak 2004. Di satu sisi relatif meningkatkan partisipasi politik rakyat, namun di sisi lain juga memunculkan penyimpangan cukup serius, yang menghambat konsolidasi demokrasi.

"Sebagai contoh, munculnya praktik politik uang dan politik transaksional. Konsolidasi demokrasi melalui Pemilu langsung tidak terjadi. Para elite dan aktor yang terlibat cenderung menghambat, ketimbang mendorong proses demokrasi," jelasnya.

Tak hanya itu, minimnya penegakan hukum dan berlangsungnya praktik demokrasi prosedural menjadi ladang bagi tumbuh kembangnya dinasti politik.

"Karena memungkinkan kekuatan-kekuatan yang sudah bercokol makin menancapkan kukunya dalam politik dan pemerintahan," pungkasnya. [Democrazy/RMOL]