Bukan Soeharto, Ternyata Sosok Ini Yang Pertama Kali Buka Kesempatan Freeport Bisa Masuk ke Indonesia

DEMOCRAZY.ID - Freeport bisa disebut sebagai perusahaan asing atau modal asing yang pertama kali masuk ke Indonesia.

Namun saat Soekarno masih menjabat, Freeport pada saat itu masih belum diizinkan untuk mengeruk kekayaan alam di Tanah Air.

Hal tersebut lantaran, Soekarno pada saat itu menilai bahwa sumber daya manusia Indonesia belum siap untuk mengelola kekayaannya sendiri.

Setelah Bung Karno lengser, akhirnya Freeport pun bisa masuk ke Indonesia lewat kebijakan yang dikeluarkan oleh Soeharto.

Soeharto-lah yang kemudian menjadi presiden pembuka jalan bagi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Ada teori konspirasi yang dituliskan oleh seorang wartawan majalah Probe Amerika bernama Lisa Pease.

Dalam pandangan Lisa Pease ini, masuknya Freeport ini justru bukan pertama kali karena peran Soeharto.

Seperti dilansir dari buku Tatanan Orde Baru: Distorsi Ideologi Indonesia, ada sosok lain yang lebih dulu menjalin komunikasi dengan perusahaan tersebut.

Menurut pendapat Pease, sosok yang telah menjalin komunikasi dengan Freeport ini merupakan sosok penting dalam lingkaran elite di Indonesia ketika itu.

Sosok tersebut adalah Ibnu Soetowo dan Julius Tahija, keduanya sama-sama aktif di dunia militer.

Tahija memiliki peran sebagai orang yang menghubungkan antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Sedangkan Soetowo sendiri, merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam Angkatan Darat.

Dikarenakan dialah yang memberikan biaya terhadap seluruh anggaran operasional di Angakatan Darat.

Alhasil, lalu keluarlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang ditandatangi Soeharto.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Ibnu Soetowo yang memiliki pengaruh besar di militer khususnya Angkatan Darat?

Dikutip dari laman kepusatakaan-presiden.perpusnas.go.id, ternyata Soetowo menjadi sosok yang mengembangkan Permina.

Permina merupakan perusahaan yang menjadi cikal bakal terbentuknya perusahaan BUMN Pertamina.

Di mana ketika itu pada tahun 1970-an, ia diduga melakukan korupsi yang merugikan negara sangat besar.

Kerugian tersebut disebabkan oleh kerjasama yang dilakukan Soetowo dengan Jepang, hingga akhirnya pemerintah membentuk komisi untuk menyelidiki korupsi di tubuh Pertamina.

Sementara itu, ia juga memiliki jabatan di dalam kabinet Dwkora I, II, dan III pada masa pemerintahan Soekarno.

Ketika pemerintahan Bung Karno, ia menjabat sebagai Menteri Negara dengan masa jabatan dari 1964 hingga 1966.

Lalu jadi Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi sebenter dari Februari 1966 hingga Maret 1966.

Terakhir, ia berposisi sebagai Menteri Pertambangan, Perminyakan, dan Gas Alam dari Maret 1966 hingga Juli 1966. [Democrazy/Hops]