Blak-Blakan! Hasto Akui PDIP Dilobi 'Pak Lurah' Lewat Menteri Untuk Muluskan Presiden 3 Periode

DEMOCRAZY.ID - Sekjen PDIP mengakui, sempat ada lobi dari salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. 

Wacana ini disebut menjadi salah satu akar retaknya hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," sambungnya.

Hasto tidak mengungkap secara gamblang siapa menteri yang dimaksud. Namun, berdasarkan catatan kumparan, Menko Marves Luhut Pandjaitan merupakan menteri pertama yang mengungkap mempunyai big data untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Hasto mengatakan, PDIP tegas menolak wacana tersebut. Sebab, PDIP taat terhadap konstitusi, yakni Presiden hanya menjabat selama 2 periode.

"Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada Konstitusi. Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," katanya.

Hasto menjamin pertanyaannya merupakan fakta yang benar-benar terjadi. Ia menyebut keinginan 3 periode diupayakan sejumlah ketum atas dasar permintaan Jokowi yang seringkali disebut 'Pak Lurah'.

"Jadi, berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa dikroscek, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," kata dia.

Meski PDIP dilobi sejumlah pihak, kata dia, PDIP konsisten dengan aturan UUD 1945.

"Tapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti," tandas Hasto. 

Diungkap oleh Adian

Adalah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu membeberkan asal muasal persoalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI-P. Ia menduga hal itu disebabkan oleh hal sederhana.

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi.

Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Tetapi, ia menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI-P.

Padahal, menurutnya, partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.

Puan: Ngga Pernah Beliau Minta Tiga Periode

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani buka suara soal rumor Presiden Joko Widodo (Jokowi) konflik dengan ketua umumnya, yakni Megawati Soekarnoputri.

Adapun konflik itu bermuka ketika Jokowi tak mendapat restu dari PDIP untuk memperpanjang jabatannya sebagai presiden.

"Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5x2 sama dengan 10 tahun," kata Puan Maharani kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Oktober 2023.

Puan merasa heran soal adanya keinginan dari sejumlah pihak mengenai perpanjangan masa jabatan presiden sebanyak tiga periode. Menurutnya, hal tersebut tidak memungkinkan.

"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya darimana kemudian seperti apa, waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode," ucapnya.

Puan juga membantah soal Presiden Jokowi yang diisukan meminta perpanjangan kepada Megawati.

"Enggak, enggak pernah setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," pungkasnya. [Democrazy/Kumparan]