DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Gibran Rakabuming Raka membuat keputusan yang dinilai banyak pihak telah memicu kemarahan PDIP dan Megawati Soekarnoputri.
Itu setelah putra sulung Presiden Jokowi tersebut menerima pinangan sebagai cawapes Prabowo Subianto. Padahal Gibran Rakabuming Raka masih tercatat sebagai kader PDIP.
Sampai jelang pendaftaran capres-cawapres ke KPU RI, PDIP menyatakan belum menerima surat pengunduran diri Gibran dari PDIP.
Dengan demikian, sebagai kader partai, Gibran semestinya tegak lurus pada keputusan partai. Dimana PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres 2024.
Karena itu Gibran semestinya mengedepankan adab usai manuver politik yang ia lakukan.
Yakni dengan menemui dan menghadap langsung ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Selasa 24 Oktober 2023.
"Gibran semestinya melapor ke Ketum PDIP terkait pencalonannya sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto," kata Hari Purwanto.
Menurut Hari Purwanto, sebagai anak muda, Gibran perlu memiliki inisiatif untuk menghadap.
Dari pada menunggu pemanggilan dari DPP PDIP untuk memberikan penjelasan soal keputusannyai menerima pinangan jadi pendamping Prabowo.
"Gibran yang juga kader harus mengedepankan etika atau adab, apalagi saat mencalonkan menjadi Walikota Solo, posisi dia anggota PDIP," jelas Hari.
Jika hal itu benar dilakukan kakak Ketum PSI Kaesang Pangerap tersebut, maka ia telah memberikan kesan gantle.
Selain itu juga kesan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Gibran juga perlu menjelaskan bahwa dirinya memang benar-benar mundur sebagai kader PDIP.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi memberikan izin Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, surat izin dari Jokowi untuk Gibran itu resmi dikeluarkan hari ini, Selasa 24 Oktober 2023.
"Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 24 Oktober 2023 telah menyetujui permohonan izin Wali Kota Solo untuk diajukan sebagai cawapres oleh gabungan parpol," kata Ari Dwipayana. [Democrazy/PojokSatu]
