DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengaku heran dengan sulitnya menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) PDIP, Harun Masiku. Padahal dengan kekuatan yang dimiliki sangat mudah bagi KPK untuk mendeteksi keberadaan kader PDIP itu. “Saya juga heran mengapa KPK tidak kunjung menangkap harun masiku padahal katanya ada di Indonesia,” kata Abdul Fickar saat dihubungi di Jakarta, Senin (30/10/2023). Abdul menduga penangkapan Harus Masiku baru akan terjadi jika Ketua KPK, Firli Bahuri, sudah dibebastugaskan. Hal ini dikarenakan selama kepemimpinan Firli sejak tahun 2019, Harun Masiku bak belut yang sukar tertangkap. “Tunggu sampai ketua KPK FB yang bermasalah ini dipecat, mudah-mudahan KPK tidak lagi politis dan berani menegakkan hukum dengan konsisten,” jelas dia. Sejatinya, tutur dia, kalau KPK merasa kesulitan, semestinya berbicara terbuka dan minta bantuan dari aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri. “Ya kalau mau bisa dilak
Ada Unsur Politis, Ahli Hukum Yakin Harun Masiku Baru Bisa Ditangkap Usai Firli Lengser
Oktober 30, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengaku heran dengan sulitnya menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) PDIP, Harun Masiku. Padahal dengan kekuatan yang dimiliki sangat mudah bagi KPK untuk mendeteksi keberadaan kader PDIP itu. “Saya juga heran mengapa KPK tidak kunjung menangkap harun masiku padahal katanya ada di Indonesia,” kata Abdul Fickar saat dihubungi di Jakarta, Senin (30/10/2023). Abdul menduga penangkapan Harus Masiku baru akan terjadi jika Ketua KPK, Firli Bahuri, sudah dibebastugaskan. Hal ini dikarenakan selama kepemimpinan Firli sejak tahun 2019, Harun Masiku bak belut yang sukar tertangkap. “Tunggu sampai ketua KPK FB yang bermasalah ini dipecat, mudah-mudahan KPK tidak lagi politis dan berani menegakkan hukum dengan konsisten,” jelas dia. Sejatinya, tutur dia, kalau KPK merasa kesulitan, semestinya berbicara terbuka dan minta bantuan dari aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri. “Ya kalau mau bisa dilak