DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti masyarakat agar berhati-hati saat memilih pemimpin. Dia bahkan membeberkan tipe-tipe pemimpin terlarang yang tidak boleh dipilih masyarakat.
Menurut dia, banyak tantangan yang akan dihadapi. Memilih pemimpin yang tepat jadi hal yang harus dilakukan lantaran dunia juga sedang tidak dalam keadaan baik.
Berbagai tantangan itu mulai dari perang, perubahan iklim, hingga krisis pangan jadi hal yang harus dihadapi pemimpin di masa mendatang.
"Mengenai pemimpin yang kita pilih ini, hati-hati memilih pemimpin. Tantangan ke depan itu bukan semakin ringan, tapi semakin berat [karena] dunia yang tidak sedang baik-baik saja," kata dia, dalam acara Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat (7/10).
Apa saja kriteria pemimpin yang 'haram' dipilih versi Jokowi?
1. Nyali ciut
Menurut Jokowi, pemimpin harus berani dan memiliki nyali yang besar. Jangan sampai hanya digertak sedikit, nyalinya langsung kendur.
"Jangan kita digugat, misalnya oleh Uni Eropa, WTO, kita jadi grogi. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memilih pemimpin yang dapat ciut nyalinya digertak negara besar mana pun," kata dia.
2. Bukan pemimpin yang hanya cari selamat
Pemimpin itu, menurut Jokowi, harus berani ambil risiko. Pemimpin tidak boleh hanya berada di zona nyaman dan mencari selamat.
"Jadi pemimpin harus berani ambil risiko. Jangan hanya cari selamat, cari enak, menikmati nikmatnya duduk di Istana," kata dia.
3. Menghindari masalah
Pemimpin, kata dia, harus bekerja keras untuk rakyat. Jangan sampai masyarakat memilih pemimpin yang hobi menghindari masalah.
Pemimpin justru harus bisa menyelesaikan setiap masalah yang datang. Pemimpin tidak boleh menghindar dari permasalahan yang datang.
Jokowi sendiri akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada Oktober 2024. Saat ini, tiga bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, hingga Prabowo Subianto sudah bersiap menggantikan Jokowi di kursi presiden. [Democrazy/CNN]