Wadas dan Rempang: 'Masih Adakah Ruang Dialog Dalam Pembangunan?'

Wadas dan Rempang: 'Masih Adakah Ruang Dialog Dalam Pembangunan?' Sudah sewajarnya pemerintah berlaku bijak dan melindungi rakyatnya dari pembangunan yang tidak berkeadilan dan merampas hak rakyat. Perwakilan masyarakat dari 16 kampung adat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menyatakan sikap menolak relokasi “tak akan berubah”, meski pemerintah memberi tenggat waktu pengosongan kawasan tersebut hingga 28 September 2023 demi pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City”. “Silakan membangun sebesar Pulau Rempang, tapi penduduk kami, hampir dua abad sudah terbangun di kampung kami, kami ndak mau dipindah. Biarlah kami tetap di sini. Mereka mau bangun proyek apapun, bangunlah, tapi jangan usir dari tempat kami,” kata Naharuddin, Kakek berusia 79 tahun warga Kampung Tanjung Banon berada di sisi selatan Pulau Rempang. “Kami tidak akan mau pindah meskipun kami terkubur di situ. Karena dengan cara apa pun, itu tanah ulayat yang menjadi tanggung jawab kami untuk menjagany