DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sejumlah tokoh nasional, guru besar dari kampus-kampus ternama, serta kalangan aktivis meneken petisi "Hentikan Relokasi Pulau Rempang". Hak tinggal mereka semakin dalam ancaman.
Menurut Achmad Nur Hidayat, CEO Narasi Instutte selaku inisiator petisi, situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepri, saat ini, semakin mencekam.
Pasca-rencana relokasi warga Rempang yang berbuntut bentrokan, sebanyak 400 aparat kepolisian tambahan, didatangkan.
"Dalam suasana yang semakin tegang ini, sejumlah tokoh nasional bangkit dan menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu dan beraksi. Pulau Rempang, yang telah menjadi rumah bagi penduduknya selama berabad-abad, kini berada di ambang perubahan besar," papar Matnur, sapaan akrabnya di Jakarta, Sabtu (16/9/2023).
Rencana pengosongan lahan yang melibatkan investor asing, kata dia, bukan hanya mengancam budaya dan sejarah asli Rempang, namun juga ancaman bagi hak dasar warganya untuk tinggal di tanah leluhur mereka.
"Petisi ini merupakan tindaklanjut zoominari Narasi Institute, tempo hari mengulas konflik Tanah Rempang antara hak rakyat dan kepentingan investor," kata Matnur.
Ada lima tuntutan dalam petisi tersebut. Pertama, dialog terbuka. Mendesak pihak berwenang, investor, dan semua pihak terkait untuk membuka dialog konstruktif dengan masyarakat Pulau Rempang.
Kedua, hentikan relokasi paksa. Sleuruh pihak harus menghentikan segala bentuk relokasi tanpa persetujuan masyarakat setempat.
Ketiga, pertimbangkan lingkungan. Memastikan bahwa setiap keputusan investasi mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan ekologi Pulau Rempang.
"Keempat, perlindungan hak asasi. Menjamin hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat Pulau Rempang dalam setiap kebijakan yang diambil.
Kelima, transparansi proyek. Memastikan transparansi dalam setiap proyek investasi, termasuk pemangku kepentingan dan manfaat yang diperoleh masyarakat setempat," papar Matnur.
Banyak tokoh yang mendukung pentisi ini. Sebut saja, eks Ketum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin; Guru Besar UI, Prof Prijono Tjiptoherijanto; Prof Didin S Damanhuri, Guru Besar IPB dan Univ Paramadina; Prof Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar Teknologi Kelautan ITS; Prof Lilies Setiartiti, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogjakarta; Prof Zainal Muttaqin, Guru Besar Universitas Diponegoro; Prof Ardo Sabir, Guru Besar Universitas Hasanuddin; Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies); Muhammad Said Didu, Fadhil Hasan, Taufan Maulamin.
Ada pula M Hatta Taliwang; Ana Mustamin, Wakil Ketua ASPRINDO; Hasanuddin Sessu, Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil; M Herwan, Wasekjen Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau/ Presidium KAMI Riau; Reza Indragiri Amriel, aktivis perlindungan anak, dan masih banyak tokoh lainnya.
LINK PETISI: https://www.change.org/p/hentikan-relokasi-dan-lindungi-hak-tinggal-masyarakat-pulau-rempang-kepulauan-riau
