DEMOCRAZY.ID - Pemerintah telah mengambil keputusan dalam penanganan kekisruhan pasca rencana investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Salah satunya mengenai jumlah ganti rugi yang diberikan kepada warga terdampak atas pembangunan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang, dikutip dari siaran pers, Selasa (19/9/2023) Hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Dalam Negeri, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Wakil Jaksa Agung, Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam, dan pejabat daerah yang tergabung dalan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Riau dan Kota Batam. Bahlil menjelaskan, bahwa per kepala keluarga yang mengalami pergeseran akan diberikan tanah 500 meter dalam bentuk serti
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah telah mengambil keputusan dalam penanganan kekisruhan pasca rencana investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Salah satunya mengenai jumlah ganti rugi yang diberikan kepada warga terdampak atas pembangunan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang, dikutip dari siaran pers, Selasa (19/9/2023) Hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Dalam Negeri, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Wakil Jaksa Agung, Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam, dan pejabat daerah yang tergabung dalan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Riau dan Kota Batam. Bahlil menjelaskan, bahwa per kepala keluarga yang mengalami pergeseran akan diberikan tanah 500 meter dalam bentuk serti