DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sekaligus jubir Anies Baswedan, Sudirman Said, buka suara soal proses pemilihan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres.
Menurut Sudirman, saat itu, Anies sebagai capres sudah merampungkan kewajibannya untuk memilih cawapres sendiri.
"Tapi Pak Anies tidak bisa paksakan juga karena dia adalah orang yang diundang oleh partai, diberi mandat memilih orang. Ini sudah dikerjakan. Nah pilihan itu ternyata belum disepakati secara penuh oleh semua pihak (anggota KPP)," jelas Sudirman dalam acara Info A1 yang tayang Jumat (1/9).
Sudirman menjelaskan, saat itu Anies juga sudah menyelesaikan kewajibannya mengajak Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bahkan Anies juga sudah menuliskan sebuah pesan kepada AHY.
"Janjinya Pak Anies untuk mengajak Pak AHY sudah ditunaikan, bahkan dengan cara memberikan memo, disebutnya personal notes ya, ini pribadi sekali. Pak AHY juga sudah membalas, dan kami sepakat menyimpan itu sebagai dokumen pribadi untuk suatu ketika didokumentasikan," ungkap Sudirman.
Hingga akhirnya, pada Rabu (30/8) malam, Anies dipanggil untuk bertemu dengan Ketum NasDem, Surya Paloh. Di pertemuan itu, Surya Paloh menjelaskan bahwa PKB ingin merapat.
"Dan dengan seketika Pak Anies pamit, 'Sebaiknya saya tidak di sini Bang, karena ini kan urusan Abang. Saya tidak ikut serta dalam urusan ini'. Jadi aspek etisnya Pak Anies ini masih terjaga. Dia merasa punya komitmen yang harus diselesaikan," ungkap Sudirman.
Sudirman mengungkapkan, memang bisa saja keputusan Surya Paloh meminang Cak Imin sebagai cawapres dianggap sebagai keputusan sepihak. Sebab mereka baru menghubungi PKS dan Demokrat setelah itu.
Namun, menurut Sudirman, sebenarnya semua partai koalisi punya hak untuk menolak, termasuk Anies.
"Proses itu kan bisa terjadi bottom up, top-down, nanti negosiasi. Kalau misalnya tidak diterima, ya bagaimana. Misalnya keputusan Pak Surya dengan PKB tidak diterima yang lain, kan tidak bisa dipaksakan. Dan kembali lagi, nantinya Anies bersedia tidak, jadi komunikasinya terbuka," lanjutnya.
Sudirman menegaskan, sebenarnya Anies tak dalam posisi bisa setuju atau tidak. Sebagai capres, ia hanya diminta untuk memutuskan siapa cawapresnya, namun yang akhirnya menyepakati adalah partai-partai di koalisi.
"Tapi mungkin itu sedikit salah pengertian, karena saya ditanya, apakah dengan demikian Pak Anies setuju? Pak Anies tidak punya hak mengatakan setuju atau tidak setuju kan, karena dia bukan orang partai. Tapi kenyataannya sudah demikian, dan itu direncanakan akan dibicarakan dengan lain-lain," ucap Sudirman.
"Yang proses itu berjalan mulai rabu dini hari, rabu seharian, kemarin kamis itu kan proses komunikasi sebetulnya, sampai hari ini pun masih terjadi komunikasi," lanjutnya.
Sudirman mengakui, meski pun ia bukan politik, namun ia percaya orang-orang di partai koalisi punya kalkulasi yang lebih baik soal politik.
Selain itu, dari hasil survei dan kajian internal, Anies masih butuh suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Sebetulnya ini bukan pilihan yang mudah, tapi jelas sekali bahwa PKB punya stronghold di Jatim dan Jateng. Misalnya Khofifah, terus menerus muncul kan? Diharapkan Bu Khofifah memberikan suatu support di Jatim juga, dan juga kaum Nahdliyin juga. Jadi semua nama itu sebetulnya bukan hal yang baru. Kalau kemudian diterima sebagai 'kok cepat sekali menyetujui', ya enggak juga," tutupnya. [Democrazy/Kumparan]
