DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Konflik di Pulau Rempang, Batam masih menjadi sorotan, warga masih ingin memperjuangkan tanah yang telah mereka duduki selama ini.
Sebelumnya, Warga Rempang melakukan aksi unjuk rasa yang diwarnai dengan kericuhan melawan aparat pada Kamis (7/9/2023) lalu.
Kericuhan ini sempat menjadi perhatian bagi banyak pihak, seperti tokoh dan publik figur Tanah Air.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah menanggapi kerusuhan yang terjadi antara warga dengan aparat di Pulau Rempang, Batam.
“Ya itu komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” ungkap Presiden Jokowi kepada wartawan pada Selasa (12/9/2023).
“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberikan lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” sambungnya.
Kini kembali viral sebuah video dikala Jokowi melakukan kampanye Pilpres 2019 lalu di Batam, ia sempat menjanjikan sertifikat kepada warga Kampung Tua di Pulau Rempang. Di mana selama ini status tanahnya masih tumpang tindih.
“Jadi saya ingin sampaikan dua hal penting. Yang pertama mengenai sertifikasi pembuatan sertifikat untuk Kampung Tua. Siapa yang setuju Kampung Tua disertifikasi?” ungkap Jokowi saat melakukan orasi politik di Kompleks Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Sabtu (6/4/2019) lalu.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga berjanji proses penerbitan sertifikat dilakukan paling lama tiga bulan.
Hal ini tak lain agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat.
Nah pada saat itu, tercatat ada sekitar 37 titik Kampung Tua di Batam. Di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih, bahkan sengketa.
"Akan kami lakukan maksimal 3 bulan akan kami selesaikan. Tiga bulan Kampung Tua akan kami sertifikatkan," beber Presiden Jokowi pada saat itu.
Selain itu, Presiden Jokowi pernah memberikan penegasan terhadap pemberian konsesi kepada BUMN maupun Swasta untuk tidak mengganggu masyarakat setempat.
Hal ini disampaikan pada rapat terbatas bersama para Menteri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
“Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN kalau ditengahnya ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu, berikan. Berikan kepada masyarakat kampung, desa kepastian hukum,” tegas Jokowi pada saat membuka rapat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/5/2019) lalu.
“Kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini,” lanjutnya.
Pernyataan Jokowi dalam orasi politik ini ditanggapi oleh seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung.
Melalui tayangan video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official, dosen ini menyatakan dalam masalah ini tidak akan membuat investor masuk ke Indonesia karena konflik agraria tidak dapat diselesaikan dengan cara non-kekerasan.
Setelah mendengar kembali kampanye Jokowi saat menjelang Pilpres 2019, ia menilai bahwa sindiran yang diterima Jokowi adalah akibat dari kebohongannya sendiri.
“Pada akhirnya orang akan lihat bagaimana kebohongan Jokowi itu nggak bisa lagi diumpetin. Kalau saya bilang ‘bajingan tolol’, nanti orang ingetin lagi pada saya bahwa Anda itu menghina Jokowi. Nah sekarang hinaan terhadap Presiden Jokowi itu didasarkan pada janji dia yang bohong, dasar-dasar Ini yang juga akan melemahkan orang untuk percaya pada Jokowi,” ujar Rocky Gerung pada video di Kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Selain itu ia juga bertanya apakah definisi yang dimiliki Jokowi tentang Investor dan kebutuhan rakyat, sebab ia menilai keputusannya berubah-ubah. Dari yang semula sebagai pro rakyat, kini malah menjadi pro Investor.
“Coba kita lihat di kepala Pak Jokowi itu, apa sebetulnya yang disebut sebagai investasi, apa sebetulnya yang dibutuhkan rakyat. Kalau definisi dia tentang investor dan rakyat itu berubah-ubah Pro rakyat lalu Pro investor lalu balik lagi. Orang semacam ini itu pasti ada gangguan dalam cara berpikir itu,” jelasnya.
“Kita mulai menilai dari awal jangan-jangan memang salah kita menilai kemampuan Jokowi bahwa dia dari awal punya problem psikologi,” sindir Rocky Gerung.
Setelah mengetahui janji yang diberikan kepada masyarakat di Pulau Rempang, Rocky Gerung juga menambahkan masyarakat akan mengingat terus dan menagih janji yang telah diberikan kepada mereka.
“Jadi bangsa ini, bangsa Indonesia apalagi Bangsa Melayu mengingat terus Janji pada pemimpin mereka tuh dan Indonesia akan dihidupkan kembali dengan satu peristiwa di Rempang. Dimana orang bukan sekedar diingatkan tentang hak asasi masyarakat melayu, tapi janji para politisi untuk penyelesaian itu. Terutama Joko Widodo sebagai Presiden yang meraup 80% suara Pemilu 2019 dan sekarang berupaya untuk menyingkirkan 100% masyarakat melayu yang memilih dia,” pungkasnya. [Democrazy/TvOne]
