DEMOCRAZY.ID - Keheranan Ombudsman RI atas kebijakan penerintah mengimpor beras di tahun politik seperti sekarang ini, menyisakan tanda tanya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai bahwa masyarkat berhak tahu alasan pemerintah mengimpor beras di tahun politik. “Karena di situ bisa terjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan dan berpotensi banyaknya korupsi,” kata Ujang, Selasa (19/9). Lagipula, menurut Ujang, langkah pemerintah mengimpor komoditas beras dari luar negeri seperti menegasikan karakter negara Indonesia yang notabene adalah negara agraris. “Kenapa kita tidak menggunakan beras petani kita? Kenapa petani tidak diberdayakan secara maksimal? Katanya kita negara agraris? Tapi kenapa setiap tahun politik selalu impor beras. Ini kan publik mengerti mempertanyakan itu semua,” tegas Dosen Ilmu Politik Univeritas Al-Azhar Indonesia ini. Ujang menilai wajar jika publik berasumsi tentang kebijakan pemerintah mengimpor beras menjelang pe...
DEMOCRAZY.ID - Keheranan Ombudsman RI atas kebijakan penerintah mengimpor beras di tahun politik seperti sekarang ini, menyisakan tanda tanya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai bahwa masyarkat berhak tahu alasan pemerintah mengimpor beras di tahun politik. “Karena di situ bisa terjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan dan berpotensi banyaknya korupsi,” kata Ujang, Selasa (19/9). Lagipula, menurut Ujang, langkah pemerintah mengimpor komoditas beras dari luar negeri seperti menegasikan karakter negara Indonesia yang notabene adalah negara agraris. “Kenapa kita tidak menggunakan beras petani kita? Kenapa petani tidak diberdayakan secara maksimal? Katanya kita negara agraris? Tapi kenapa setiap tahun politik selalu impor beras. Ini kan publik mengerti mempertanyakan itu semua,” tegas Dosen Ilmu Politik Univeritas Al-Azhar Indonesia ini. Ujang menilai wajar jika publik berasumsi tentang kebijakan pemerintah mengimpor beras menjelang pe...