Mengintip Perolehan Suara Jokowi di Rempang Batam: 'Menang Dua Periode'

Mengintip Perolehan Suara Jokowi di Rempang Batam: 'Menang Dua Periode'

Proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memicu konflik antara aparat gabungan TNI-Polri dengan warga. 

Proyek ini masuk dalam daftar dalam Program Strategis Nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo tahun 2023.

Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus lalu. 

Proyek yang merupakan kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi diklaim untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.

Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana melakukan pengukuran dan mematok lahan yang akan digunakan di Pulang Rempang dan Galang. 

Ribuan rumah warga yang terkena proyek strategis nasional rezim Jokowi itu rencananya akan direlokasi ke sebuah lokasi di Sijantung.

Warga membuat barikade untuk menolak relokasi. Bentrokan antara aparat dan warga di Rempang Galang, Batam terjadi pada Kamis (7/9) lalu.

Kala itu, bentrokan terjadi ketika polisi berusaha menerobos barikade warga. Aparat membawa water canon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena gas air mata.

Penulusuran CNNIndonesia.com, Pulau Rempang turut menyumbang suara untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

PILPRES 2014

Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau

(Nomor Urut 1) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 442 suara atau 36,93 persen.

(Nomor Urut 2) Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 755 suara atau 63,07 persen.

Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau

(Nomor Urut 1) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 636 suara atau 45,59 persen.

(Nomor Urut 2) Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 759 suara atau 54,41 persen.

Data tersebut diperoleh dari Founder KawalPemilu Ainun Najib.

PILPRES 2019

Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau

(Nomor Urut 1) Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 1.159 suara atau 71,59 persen.

(Nomor Urut 2) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno memperoleh 460 suara atau 28,41 persen.

Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau

(Nomor Urut 1) Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 1.067 suara atau 62,88 persen.

(Nomor Urut 2) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno memperoleh 630 suara atau 37,12 persen.

Data tersebut diperoleh dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

[VIDEO]

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa bentrokan yang terjadi antara aparat gabungan TNI-Polri dengan warga Pulau Rempang, Batam pada Kamis (7/9) bukan imbas dari upaya penggusuran, melainkan pengosongan lahan oleh pemegang hak.

"Supaya dipahami kasus itu bukan kasus penggusuran, tetapi memang pengosongan karena memang secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya," ujar Mahfud saat ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (8/9).

Mahfud mengatakan bahwa pada 2001-2002, negara telah memberikan hak atas Pulau Rempang kepada sebuah entitas perusahaan berupa hak guna usaha. Menurut dia, sebelum investor masuk, tanah tersebut rupanya belum digarap dan tak pernah dikunjungi.

Ia menyebut pada 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Padahal, kata Mahfud, Surat Keterangan (SK) haknya telah dikeluarkan pada 2001-2002 secara sah.

Mantan Ketua MK itu pun menyinggung soal kekeliruan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia mengungkap kekeliruan yang dilakukan KLHK, yaitu mengeluarkan surat izin penggunaan oleh pihak lain yang tidak berhak.

Mahfud menilai warga dan pihak pemegang hak perlu berdiskusi bersama mengenai sejumlah hal, salah satu contohnya uang kerahiman.

Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat kepemilikan.

"Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/9) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Hadi, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada perusahaan terkait.

Hadi menyebut pemerintah telah menawarkan untuk mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yakni sebagai nelayan.

Dia menerangkan pemerintah juga menyiapkan Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan seluas 500 hektare yang lokasinya dekat dengan laut untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Disiapkan pula sarana untuk ibadah, pendidikan dan sarana kesehatan.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan Kementerian ATR/BPN juga menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun dermaga untuk para nelayan. Selama proses pembangunan, pemerintah akan memberikan biaya hidup per keluarga dan dicarikan tempat tinggal.

Jokowi sendiri mengakui ada masalah komunikasi terkait bentrok warga dengan aparat di Rempang. Namun politikus PDIP itu mengklaim sudah menyiapkan ganti rugi untuk warga Rempang.

Jokowi berkata rencana itu sebenarnya sudah disiapkan. Namun, komunikasi yang tak baik menimbulkan bentrok di antara warga dengan aparat penegak hukum.

"Sebenarnya sudah ada kesepatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik," kata Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9).

Dia menilai bentrok di Rempang sebagai bentuk komunikasi yang tak baik. Menurutnya, harus ada diskusi dan pendekatan kepada warga sebelum eksekusi lahan. 

Jokowi pun ingin persoalan itu segera dibereskan. Dia mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Rempang.

Sumber: CNN