DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menuntaskan kasus korupsi E-KTP yang diduga melibatkan Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo. Permintaan itu dilayangkan oleh Senator Jaringan Aktivis ProDem, Setya Dharma Pelawi dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/9). "Publik semakin kenceng bertanya, apa benar Ganjar Pranowo tidak terlibat? Untuk menguji semua ini, mungkin gelombang masa akan berbondong-bondong ke Gedung KPK,” ungkap Setya. Dia pun menyinggung cepatnya pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi perlindungan TKI tahun 2012 yang menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. “Kenapa hanya Cak Imin saja yang dipanggil KPK? Gagasan perubahan oleh Anies Baswedan membuat kekuasaan tidak selalu berpihak. Rakyat pun akan minta keadilan kapan kasus E-KTP dibuka kembali sehingga menjadi terang,” jelasnya. Dia menyebut akhir-akhir ini juga ada dugaan kegagalan proyek food estate di Kementerian Pertahanan RI. “Semestinya KPK memanggil kedua Bacapres,
KPK Diminta Tuntaskan Kasus e-KTP: Apa Benar Ganjar Pranowo Tidak Terlibat?
September 25, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menuntaskan kasus korupsi E-KTP yang diduga melibatkan Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo. Permintaan itu dilayangkan oleh Senator Jaringan Aktivis ProDem, Setya Dharma Pelawi dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/9). "Publik semakin kenceng bertanya, apa benar Ganjar Pranowo tidak terlibat? Untuk menguji semua ini, mungkin gelombang masa akan berbondong-bondong ke Gedung KPK,” ungkap Setya. Dia pun menyinggung cepatnya pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi perlindungan TKI tahun 2012 yang menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. “Kenapa hanya Cak Imin saja yang dipanggil KPK? Gagasan perubahan oleh Anies Baswedan membuat kekuasaan tidak selalu berpihak. Rakyat pun akan minta keadilan kapan kasus E-KTP dibuka kembali sehingga menjadi terang,” jelasnya. Dia menyebut akhir-akhir ini juga ada dugaan kegagalan proyek food estate di Kementerian Pertahanan RI. “Semestinya KPK memanggil kedua Bacapres,