DEMOCRAZY.ID - Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengeritik keras upaya penegakan hukum yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin. Menurut Sasmito Hadinegoro, secara kasat mata penegakan hukum di Indonesia jalan ditempat dan makin buruk. “Penegakan hukum kita, bak gasing, muter-muter di tempat, nggak ada kemajuan,” terang Sasmito Hadinegoro di Jakarta. Bahkan tegas Sasmito Hadinegoro lagi, upaya penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi tidak jelas arahnya. Celakanya lagi, kasus-kasus mega skandal yang merugikan keuangan negara justru diabaikan. Salah satunya, kasus fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara ratusan teriliun rupiah. Padahal secara kasat mata, para penikmat fasilitas BLBI itu saat ini kaya raya sehingga fasilitas BLBI yang mereka terima harus dikembalikan ke negara. Namun anehnya, diduga sengaja dibiarkan oleh apparat penegak hukum. Indikasinya, para pengemplang BLBI ini...
DEMOCRAZY.ID - Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengeritik keras upaya penegakan hukum yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin. Menurut Sasmito Hadinegoro, secara kasat mata penegakan hukum di Indonesia jalan ditempat dan makin buruk. “Penegakan hukum kita, bak gasing, muter-muter di tempat, nggak ada kemajuan,” terang Sasmito Hadinegoro di Jakarta. Bahkan tegas Sasmito Hadinegoro lagi, upaya penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi tidak jelas arahnya. Celakanya lagi, kasus-kasus mega skandal yang merugikan keuangan negara justru diabaikan. Salah satunya, kasus fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara ratusan teriliun rupiah. Padahal secara kasat mata, para penikmat fasilitas BLBI itu saat ini kaya raya sehingga fasilitas BLBI yang mereka terima harus dikembalikan ke negara. Namun anehnya, diduga sengaja dibiarkan oleh apparat penegak hukum. Indikasinya, para pengemplang BLBI ini...