DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Kisruh akan relokasi warga di Rempang namun kenyataannya lokasi rumah pengganti belum dibangun
Bahkan lokasi pengganti bagi warga Rempang, Galang, Batam masih berbentuk hutan dan perbukitan. Alasannya karena lahan belum dibua maka belum bisa dibangun rumah hunian.
"Bagaimana kita mau buat rumah contoh, kalau tidak dibuka (lahan, red). Ini yang akan kami buka dulu. Makanya setelah dibuka lahan itu, baru bisa dibangun rumah hunian (rumah pengganti) tersebut," ujar Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, seusai menemui audiensi mahasiswa Batam di Kantor DPRD Batam, Jumat (15/9/2023).
Diakuinya sebelum lahan itu dibuka, tentu harus dilihat dulu anggarannya. Anggaran pembangunan rumah tersebut belum diketahui berasal darimana.
"Pitih nya (uang, red) ada atau tidak harus dibahas dulu dengan DPRD, kalau itu di Pemko. Namun kalau di BP Batam harus izin menteri lagi, DPR lagi," ujarnya di Loby DPRD Batam.
Sementara itu, adanya usulan mengenai relokasi ditunda, sambil menunggu pembangunan rumah rampung, Rudi enggan menjawab lebih detail terkait hal ini.
Menurutnya, investasi harus didukung. Pemerintah sudah menyiapkan pemenuhan kebutuhan warga Rempang yang terdampak relokasi akibat pembangunan tersebut.
"Kalau kalian menyimak diskusi tadi pasti kalian tahu jawabannya. Jangan diulang lagi," tegasnya sambil berlalu meninggalkan awak media.
Sebelumnya dalam konfrensi pers di Gedung Graha Kepri Rudi mengakui ketersediaan rumah pengganti bagi warga setempat diperkirakan belum selesai dalam waktu dua tahun ke depan.
Terkait kebutuhan rumah pengganti ini, BP Batam membutuhkan anggaran Rp 1.8 triliun.
"Sedangkan dari pembayaran UWT (Uang Wajib Tahunan) tidak cukup untuk pembangunan uang tersebut. Kami juga masih mencari tambahan Rp 350 miliar agar pembangunan rumah rampung," katanya.
Baru Buka Jalan
Pemerintah mulai membuka akses jalan menghubungkan antara Camp Vietnam dan Dapur 3 di Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sejak Rabu (13/09). Rencananya di situ akan dibangun hunian tetap untuk warga Pulau Rempang terdampak relokasi.
Menurut salah satu pekerja yang namanya takingin disebutkan mengatakan, tak mengetahui akan diperuntukkan untuk apa jalan yang mereka buat. Mereka hanya diminta untuk bekerja.
“Kami cuma kerja, tak tahu mau dibuat apa ini,” kata dia saat ditemui, Kamis (14/09).
Sementara itu, salah seorang pemilik lahan yang terdampak pembukaan jalan tersebut, Anjur Sihite (59) mengatakan, petugas telah memasang patok kayu berewarna merah di wilayahnya. Petugas tersebut tak pernah berkoordinasi dengannya secara langsung.
“Iya kenak pembukaan jalan ini kalau kami hitung pas satu hektare,” kata Anjur.
Tanaman yang ada di kebunnya akan diganti. Namun, berapa jumlah ganti rugi yang diberikan kepadanya belum diketahui.
“Nilainya sudah tertera dalam daftar dia orang. Kelapa saya yang kena 80 batang,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait membenarkan, bahwa pihaknya membenarkan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan untuk proses pembukaan jalan.
“Iya akses jalan untuk hunian tetap,” kata dia.
Hunian tetap yang kini direncanakan untuk masyarakat belum ada wujudnya. Hanya hutan dan bukit dan belum terlihat adanya orang yang mulai menggarap lahan.
“Tunggu buka akses jalan dulu,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, salah seorang warga Rempang, Hasniah (49) mengatakan, rumah yang dijanjikan sebagai ganti rugi hingga kini belum nampak wujudnya.
Hanya sebuah gambar kecil disudut kiri brosur yang dibagikan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Kami butuh bukti nyata, kalau rumah sudah terbukti ada kami siap pindah. Kalau rumah belum ada kami mau tidur di mana. Barang kami tarok di mana? makan sehari-hari dari mana?” Kata dia, Jumat (08/09).
Menurutnya, jika Kepala BP Batam, Muhammad Rudi bijak, dia sudah bangunkan warga rumah terlebih dahulu, baru merencanakan penggusuran.
“Sebelum Rudi membuatkan rumah, kami tak mau keluar,” kata dia.
Hasniah mengatakan, apa yang kini warga lakukan bukan untuk menghalangi, tapi sebagai bentuk menuntuk kejelasan atas hak mereka yang masih belum menemui titik terang.
“Buatkan dulu rumah, ini aja belum ada kejelasan. Ingat, Pak, azab Allah itu lebih kejam, sekecil apa pun kejahatan azab Allah itu pedih,” kata dia. [Democrazy/Ulasan]
