DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Imam Besar Habib Muhammad Rizieq Syihab mengajak umat Islam untuk mendoakan rakyat Indonesia khususnya warga Pulau Rempang yang saat ini sedang berjuang mempertahankan tanah airnya.
“Kita berdoa supaya seluruh rakyat Indonesia jangan ada yang ditindas dan dizalimi, jangan lagi ada tanah mereka yang dirampas,” jelas Habib Rizieq dikutip dari IBTV, Jumat (15/9/2023)
Menurutnya, warga Pulau Rempang merupakan bangsa Melayu yang sudah ratusan tahun tinggal di Kepulauan Riau dan mereka warga asli punya hak untuk tinggal di pulau tersebut.
Karenanya, tidak boleh ada satu kekuatan instansi manapun yang mengusir masyarakat dari kampung halamannya.
“Tidak ada satupun kekuatan instansi manapun di negeri ini yang boleh mengusir mereka, jangan coba-coba atas nama negara lahan rakyat mau diambil, haram!” tegas Habib Rizieq.
Saat ini, kata dia, bangsa Melayu khususnya warga Rempang mereka sedang dipaksa untuk mengungsi.
“Ada 16 Kampung mereka dipaksa untuk dikosongkan, dipaksa mereka itu untuk diusir hanya untuk kepentingan oligarki, hanya untuk kepentingan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh salah satu naga di Indonesia,” ungkap Habib Rizieq.
“Dan sekali lagi, ini tidak boleh dibiarkan. Kalau kita belum bisa membantu dengan harta dan tenaga, bantu dengan doa karena doa senjatanya orang yang beriman dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa,” tambahnya.
“Kita doakan juga agar negara ini para pemimpinnya diberikan taufik dan hidayah, diberikan kesadaran agar tidak lagi ada praktek merampas tanah rakyat dan kita mohon kepada Allah agar rakyat Rempang bangsa Melayu yang ada di Kepulauan Riau diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya oleh Allah subhanahu wa ta’ala,” tandas Habib Rizieq.
[VIDEO]
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyebut tugas aparat Indonesia kini telah berubah. Hal itu terutama terjadi di kasus Rempang yang mencuat akhir-akhir ini.
Para aparat ini katanya mestinya bertugas untuk melindungi masyarakat. Namun, hal yang terjadi di kasus Rempang justru berbeda. Para aparat ini tak segan menggebuk rakyat demi kepentingan konglomerat.
"Celakanya pihak aparat yang tugasnya sebenarnya adalah melindungi rakyat, sekarang mereka malah berubah fungsi, menjadi menggebuki dan memukuli rakyat," kata Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (16/9).
Berubahnya fungsi aparat ini juga disokong oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat negara dalam 'menyejahterakan masyarakat'.
Jika ditelusuri lebih jauh, Anwar tak membantah bahwa masyarakat Indonesia memang hidup sejahtera, tapi itu hanya berlaku untuk beberapa pihak saja.
Kesejahteraan yang tidak merata ini terbentuk karena kebijakan yang dibuat pemerintah memang lebih banyak membela dan melindungi usaha-usaha besar.
Sementara masyarakat kecil harus terseok-seok. Entah tergusur atau mendapat perlakukan hukum yang tidak adil.
"Karena yang dikejar oleh pemerintah tampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dan kurang kepada dimensi pemerataannya sehingga akibatnya kita lihat rakyat marah seperti yang terlihat dan terjadi sekarang ini di Pulau Rempang, Kepulauan Riau," kata dia.
Anwar menyebut jika selama ini pemerintah memang konsisten dengan amanat yang terdapat dalam konstutusi Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan yang dibuat pasti akan merata.
Bukan hanya masalah ekonomi yang dikejar, tapi kesejahteraan semua lapisan masyarakatnya juga berusaha dipenuhi.
"Sehingga kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kita tidak semakin tajam dan terjal," kata dia. [Democrazy]
