DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung mewanti-wanti pemilihan umum (pemilu) 2024 akan ditunda dan pemerintahaan Presiden Joko Widodo akan bertambah menjadi tiga periode.
Rocky menyebut, cawe-cawe Jokowi mengenai tiga periode hanya dapat diperhitungkan ketika dia masih menjabat sebagai presiden.
"Waktu Jokowi cawe-cawe soal tiga periode, soal penundaan pemilu pada waktu itu kekuasaannya masih kuat," kata Rocky dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).
"Sebetulnya dia berhitung bahwa ketika kekuasaannya kuat dia bisa memanfaatkan itu untuk konsolidasi dirinya sendiri tuh atau koalisi dia," sambungnya.
Presiden Jokowi, ujar Rocky, kini menunjukkan gelagat kebingungan lantaran perlahan-lahan kehilangan genggaman kepada partai dan koalisinya.
"Tetapi makin lama kan gripnya makin hilang tuh dan fakta-fakta baru menunjukkan ya Pak Jokowi akhirnya dia kayak kebingungan sendiri," jelasnya.
Meski begitu, fakta cawe-cawe Jokowi tentang tiga periode tidak hilang. Lebih lanjut, potensi itu dilaksanakan melalui langkah yang drastis masih dapat terjadi.
"Ada potensi Jokowi akhirnya ambil langkah yang drastis tuh yaitu menunda pemilu nah fasilitasnya tentu adalah melalui Perppu," imbuh dia.
Mantan dosen Universitas Indonesia itu menuturkan, fakta Jokowi kehilangan genggamannya kepada partai koalisinya semakin tampak sehingga itu dapat dimanfaatkan sejumlah partai politik keluar dari cengkraman Jokowi.
"Jadi tetap kondisi yang bisa kita bayangkan sekarang genggaman Jokowi itu makin lama makin lemah. Dulu dia genggam dengan 10 jari, mungkin tinggal tiga jari genggamannya pada semua partai itu," ungkap Rocky.
"Dan partai-partai yang genggaman Jokowinya melemah itu justru cari cara untuk menyelip di antara genggaman Jokowi untuk keluar," pungkasnya.
Rocky Gerung: Jokowi Mungkin Saja Dapat 'Bonus' 3 Periode, tapi Perlu Dilihat Lagi Prestasinya Apa?
Pengamat politik Rocky Gerung menilai, Joko Widodo dimungkinkan untuk menjabat kembali sebagai presiden pada periode ketiga mendatang. Asalkan, menurutnya, perlu dilihat kembali rapornya selama memimpin Indonesia.
"Kita usut dulu apakah beliau berprestasi atau tidak. Prestasi dihitung oleh siapa? Oleh akademisi yang netral, pers yang netral," ujar Rocky dalam diskusi webinar bertajuk Jabatan Presiden 3 Periode konstitusional atau inkonstitusional, Kamis 11 Maret.
"Intinya kalau beliau berprestasi dimungkinkan untuk dikasih bonus," sambungnya.
Lebih lanjut, menurut Rocky, mudah saja untuk mengatakan usulan jabatan tiga periode ini konstitusional atau inkonstitusional. Pasalnya, aturan dalam UU bisa direvisi.
"Memang urusan DPR aja, kan cuma ganti frasa di UU, selesai. Tetapi yang tidak selesai adalah pertanyaan berikutnya demokratis atau tidak, itu akarnya," katanya.
Namun, Rocky menjelaskan bahwa arti konstitusi sebenarnya adalah menghalangi atau membatasi kekuasaan.
Sehingga jika dikembalikan pada asal-usulnya, maka waktu kekuasaan diharuskan sependek mungkin.
"Kata konstitusi, kita mesti bawa pada asal usul kata itu, di abad 14 konstitusi artinya hak untuk membunuh raja. Mesti paham bahwa dari awal konstitusi dimaksudkan untuk kekuasaan raja," ucapnya.
"Supaya bisa jadi sirkulasi, maka periode kekuasaan harus sependek mungkin. Karena itu, biasanya hanya satu periode dalam sistem demokrasi. Periode kedua itu bonus. Jadi kalau bikin tiga, itu justru bertentangan dengan ide demokrasi," katanya lagi.
Tentu, kata Rocky, presiden tiga periode bisa proper dengan konstitusi karena revisi di DPR.
Namun secara etika, sudah hilang karena prinsip menghalangi kekuatan justru dibalikkan memperpanjang kekuasaan.
"Jadi saya anggap dimungkinkan untuk bicara soalnya ini tapi musti dilekatkan juga dari sejarah prinsip konstitusi," kata Rocky.
Rocky sepakat dengan pernyataan eks Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono soal tiga periode merupakan bagian dari efektivitas kekuasaan. Namun, kata dia, hal itu bisa memancing problem baru.
"Sekarang Arief mengatakan bahwa tidak efektif kalau dua periode karena periode pertama urusan dagang sapi, periode dagang kebo, periode ketiga urusan apa? Dagang kodok? Kan duduk perkaranya sama sehingga orang bilang ada periode keempat supaya dagang segala macam jenis binatang."
"Jadi poin saya jika seorang berprestasi maka dia dikasih bonus. Siapa presiden berprestasi boleh tiga periode bikin aja kesepakatan konsensus enggak perlu konstitusi sehingga ada insentif. Setiap presiden ingin membuat prestasi supaya dimungkinkan periode ketiga," jelas Rocky.
"Jadi mesti dihitung itu. Evaluasi rapor Jokowi buruk dalam demokrasi, buruk dalam ekonomi dan sebagainya. Tentu bisa dikasih keterangan pandemi iya, tapi ujungnya nilainya merosot, buat apa merosotnya itu diberi peluang untuk dapat bonus tiga periode," tambahnya lagi.
Karenanya, Rocky mempertanyakan dasar usulan tiga periode masa jabatan presiden. Sebab ia khawatir jika kekuasaan dilanjutkan maka akan otoriter.
"Intinya gitu, bisa tiga periode, tapi tiga kedunguan tagline-nya," ketus Rocky. [Democrazy/suara]
