DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Demokrat menduga ada mastermind atau dalang di balik penentuan duet Anies Baswedan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Demokrat mengatakan hanya Ketum NasDem Surya Paloh dan Tuhan-lah yang mengetahui.
"Kalau mau dihubung-hubungkan ke sana, saya kira sangat mungkin, sangat mungkin. Kepastiannya kan yang tahu hanya Pak Surya Paloh dan Tuhan yang Maha Kuasa," kata Kepala Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron di gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/9/2023). Herman menjawab pertanyaan apakah ada invisible hand setelah Paloh bertemu dengan Jokowi.
Herman mengatakan ada kondisi yang berubah begitu cepat akhir-akhir ini, termasuk soal keputusan duet Anies-Cak Imin.
Menurutnya, ada keterkaitan jika dihubungkan dengan pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi.
"Tetapi, kalau mau dihubung-hubungkan, ya tentu pertama memang ada kasus hukum begitu menukik, kemudian akan ada kasus hukum tambahan, tetapi berhenti setelah Pak Surya Paloh ketemu dengan Presiden, dan kemudian setelah itu ketemu kami juga jarang ketemu dan terakhir tanggal 24 Agustus ketemu dan kemudian ada keputusan lain," ujar Herman.
"Kemarin kan ketemu lagi melaporkan katanya terhadap koalisi yang dibangunnya dan menetapkan capres-cawapresnya. Ya kalau mau dihubung-hubungkan, ya pasti ada hubungannya, sangat erat," sambungnya.
Meski begitu, Herman tidak bisa memastikan kebenaran terkait sosok dalang di balik keputusan duet itu.
Namun, melihat kejadian ini, dia menduga ada sosok di balik keputusan duet Anies-Cak Imin yang bermain peran.
"Bahwa memang ada mastermind di belakang apa keputusan hari ini ada mastermind yang tentu kita juga tidak bisa menuduh serta-merta. Tetapi, kalau dihubung-hubungkan, jelas bahwa terindikasi ada yang memang memainkan peran untuk bisa mempersiapkan siapa capres, siapa cawapres, dan mungkin saja jangan AHY," kata Herman.
"Ini mungkin saja terjadi, tetapi secara norma tentu kami ingin menyampaikan sesungguhnya ada pengkhianatan dalam koalisi mau tidak mau kami tentu harus membangun koalisi lain, kalau nanti keputusan majelis tinggi untuk tidak bersama-sama dengan koalisi perubahan," pungkasnya. [Democrazy/detik]
