DEMOCRAZY.ID - Konflik agraria di Pulau Rempang pada 8 September 2023, tidak terlepas dari sistem pengelolaan tanah di Batam yang berbeda dari wilayah di Indonesia lain. Dilansir dari Koran Tempo, hal itu bermula sejak hadirnya Otorita Batam yang juga dikenal sebagai Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Presiden Soeharto menetapkan Batam sebagai wilayah strategis. Kemudian dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 41 Tahun 1973 yang menetapkan Batam jadi kawasan industri dan mempertegas aturan tentang tanah di Batam yang dikelola oleh BP Batam. Peraturan itulah yang kerap memunculkan konflik agraria di Batam. Sebelum di Pulau Rempang, hal yang serupa terjadi di Pulau Galang. Definisi Konflik Agraria Selain disebabkan oleh sistem tanah yang bermasalah, konflik agraria berdasarkan artikel ilmiah berjudul Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada Pt Hevea Indones
DEMOCRAZY.ID - Konflik agraria di Pulau Rempang pada 8 September 2023, tidak terlepas dari sistem pengelolaan tanah di Batam yang berbeda dari wilayah di Indonesia lain. Dilansir dari Koran Tempo, hal itu bermula sejak hadirnya Otorita Batam yang juga dikenal sebagai Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Presiden Soeharto menetapkan Batam sebagai wilayah strategis. Kemudian dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 41 Tahun 1973 yang menetapkan Batam jadi kawasan industri dan mempertegas aturan tentang tanah di Batam yang dikelola oleh BP Batam. Peraturan itulah yang kerap memunculkan konflik agraria di Batam. Sebelum di Pulau Rempang, hal yang serupa terjadi di Pulau Galang. Definisi Konflik Agraria Selain disebabkan oleh sistem tanah yang bermasalah, konflik agraria berdasarkan artikel ilmiah berjudul Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada Pt Hevea Indones