Bentrok Pulau Rempang, Kebijakan Jokowi Mirip "PKI" Orde Lama

DEMOCRAZY.ID - Semangat pemulihan ekonomi melalui kebijakan investasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo kini dipertanyakan. 

Alih-alih menyejahterakan, faktanya kebijakan investasi justru membuat rakyat bawah kian terpinggirkan.

"Di periode kedua, Jokowi banyak melakukan blunder politik yang mengancam kondusivitas penduduk Indonesia di berbagai tempat. Atas nama pembangunan lewat investasi, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, Selasa (12/9).

Samuel memaparkan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa pembangunan justru mengusir penduduk yang sudah mendiami sebuah tempat secara turun-temurun. Mirisnya, pemerintah bergeming dengan mengatasnamakan investasi.

"Investasi kok sadis, untuk siapakah investasi dilakukan pemerintah sekarang? Atas nama investasi, banyak wilayah dikuasai pemilik modal, enak betul ya," kritiknya.

Samuel lantas menyinggung bentrok antara aparat TNI-Polri dengan masyarakat melayu yang menolak relokasi sebagai imbas pengembangan investasi Pulau Rempang sebagai kawasan industri di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Sungguh miris melihat kebijakan pemerintahan Jokowi sekarang mirip-mirip tindakan 'PKI' di zaman orde lama. Harusnya investasi diperuntukkan sebesar- besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan malah menggusur," tandasnya.

Warga Vs Aparat Bentrok, Koalisi Sipil Desak Jokowi Setop PSN di Rempang Batam: Cuma Bela Investor Penggusur Warga Adat!

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City, Pulau Rempang, Batam, Kepualauan Riau, pasca terjadinya bentrokan antara warga dan aparat TNI-Polri

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembangunan proyek tersebut sebatas ambisi pemerintah pusat tanpa menimbang aspirasi masyarakat daerah.

“Kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini,” ujar Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).

Selain itu, Zenzi menilai PSN Rempang Eco-City berpotensi menghilangkan hak atas tanah hingga hak identitas warga lokal.

“Program yang mengakibatkan bentrokan dan berpotensi menghilangkan hak atas tanah, dan identitas adat masyarakat di 16 Kampung Melayu Tua di Rempang,” jelas Zenzi.

Lebih lanjut, Zenzi mengatakan PSN ini pada akhirnya menunjukkan pemerintah hanya berpihak pada investor. Di sisi lain, masyarakat lokal Pulau Rempang terancam tergusur dari wilayah aslinya.

“Tindakan tersebut hanya sekedar membela investasi yang akan menggusur masyarakat adat,” jelasnya.

6 Warga Ditangkap

Untuk diketahui, ratusan personil gabungan polisi, TNI dan BP Batam turun ke Pulau Rempang, Batam sejak pagi ini, 7 September 2023.

Pihak BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi tetap melakukan pematokan dan pengukuran tanah di Pulau Rempang untuk membangun investasi skala besar dan merelokasi warga.

Namun warga setempat tetap menolak dan menghalangi aparat untuk melakukan pengukuran. Perlawanan pun pecah.

Melansir rilis dari Walhi, enam orang telah ditangkap oleh polisi, sejumlah warga mengalami luka-luka. Dari video yang beredar, aparat mulai menggunakan gas air mata hingga water canon untuk membubarkan masyarakat.

Pemandangan lainnya, ratusan anak SD yang masih berada di sekoilah di sekitar itu juga tampak berlarian ketika harus dievakuasi. Mereka terlihat ketakutan dan menangis. [Democrazy/RMOL]