DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Ternyata, biaya logistik di Indonesia tergolong masih mahal. Karena ongkos transportasi khususnya di pelabuhan cukup tinggi. Masalah ini bisa diatasi jika Presiden Jokowi berhasil mewujudkan janji tol laut.
Tak sedang bercanda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menyebut, biaya logistik hari ini, jauh lebih tinggi ketimbang ekspor. Sehingga jangan heran bila harga komoditas atau produk impor, lebih murah ketimbang dalam negeri.
Persisnya, lanjut mantan Ketum PPP itu, biaya logistik Indonesia mencapai 14,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara biaya logistik untuk ekspor hanya 8,98 persen terhadap PDB.
"Hasil kajian kami untuk (biaya logistik) domestik sebesar 14,1 persen (dari PDB). Sedangkan ekspor, logistic cost 8,98 persen," kata Suharso di Jakarta, dikutip Jumat (15/9/2023).
Menurut Suharso, komponen terbesar dari mahalnya biaya logistik adalah ongkos transportasi. Selanjutnya biaya penyimpanan, pergudangan, dan administrasi juga mahal.
"Pengiriman barang antar wilayah di Indonesia menghadapi berbagai kendala," kata Suharso.
Pertama, kata Suharso, skala ekonomi yang sangat rendah. Di mana, ketersediaan kapal kecil dan muatan, cukup rendah. Yang berdampak kepada mahalnya ongkos angkut.
Kedua, infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik belum mampu menampung kapal besar. Ketiga, terbatasnya kawasan ekonomi yang dimiliki Indonesia.
Keempat, belum terbentuk konsolidasi rute secara optimal. Kelima, ketimpangan muatan karena sarana fasilitas di pelabuhan yang tidak merata dan standardisasi fasilitas pendukungnya.
Keenam, kata Suharso, skor logistic performance index (LPI) dari Indonesia, jeblok terus. Saat ini, angkanya lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di ASEAN.
Meski demikian, Suharso tetap optimistis bahwa target biaya logistik domestik bisa turun ke level 8 persen terhadap PDB pada 2045, bakal tercapai. Syaratnya, harus terbangun integrasi ekonomi domestik dengan konektivitas global.
Terkait masih mahalnya biaya logistik ini, pada 5 Maret 2020, Presiden Jokowi sempat kecewa terhadap para menteri yang gagal merealisasikan konsep tol laut. Alhasil, biaya logistik tetap saja mahal.
"Saya ingatkan bahwa tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga baik itu antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal. Namun, saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antardaerah masih mahal,” kata Jokowi.
Selanjutnya, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini, membeberkan betapa mahalnya biaya logistik dari Jakarta ke daerah, seperti Padang, Medan, Banjarmasin, hingga Makassar.
Biayanya jauh lebih mahal ketimbang Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Bangkok, bahkan Shanghai.
Tampaknya, seluruh program mulia yang digagas sang presiden, memang tidak jalan. Entah karena menterinya tak mampu, atau memang tak menganggapnya serius. [Democrazy/Inilah]
